Pemutusan hubungan kerja mempunyai beragam cara. Ada yang dilakukan secara legal yaitu dengan persetujuan pihak pekerja dan pengusaha atau lewat putusan pengadilan. Ada juga yang dilakukan secara sepihak. Salah satu bentuknya adalah pelarangan buruh atau pekerja masuk ke kantor atau areal pekerjaan.
Demikian misalnya yang dialami Boen Quisty Michael Vincent dan delapan rekannya yang bekerja di PT S&D Food Indonesia, perusahaan PMA yang memproduksi udang beku untuk diekspor.
Para pekerja dilarang masuk areal perusahaan dengan diterbitkannya surat tertanggal 11 Desember 2010. Surat yang diterbitkan Direktur PT S&D Food Indonesia, Patrick Kar Yan Lam, itu tidak disampaikan langsung kepada para pekerja. Namun, memerintahkan petugas keamanan perusahaan untuk melaksanakan isi dari surat tersebut.
Alhasil, nama Boen Quisty Michael Vincent dkk dicantumkan dalam papan pengumuman yang terletak dekat dengan pos keamanan di perusahaan dan tidak boleh masuk area perusahaan.
Kuasa hukum pekerja, Zoharsa Salim mengatakan kebijakan yang diterbitkan perusahaan terkait dengan penolakan Vincent dkk untuk membuat kembali laporan atas masalah pengelolaan dan administrasi yang terjadi di perusahaan. Soalnya, Vincent dkk menyebut laporan itu telah dibuat sebelumnya dan disampaikan ke pihak perusahaan.
Sayangnya, alasan para pekerja itu tidak dapat diterima Patrick selaku Dirut dan pemilik perusahaan. Sampai akhirnya Vincent dkk tidak boleh masuk kantor sampai ada panggilan lebih lanjut dari pihak perusahaan. Pada kesempatan itu Zoharsa menyebut pihak perusahaan membolehkan para pekerja untuk membawa pulang kendaraan operasional yang selama ini digunakan seperti mobil dan motor.
Setelah menunggu cukup lama pemanggilan kembali untuk bekerja dari pihak perusahaan, ternyata Vincent dkk tak mendapatkan kepastian. Bahkan, lanjut Zoharsa, hak-hak normatif yang selama ini diperoleh para pekerja juga tidak diberikan. Oleh karenanya Vincent dkk mengendus ada iktikad kurang baik dari pihak perusahaan.
Menurut Zo, tidak dipanggilnya Vincent dkk oleh pihak perusahaan untuk kembali bekerja dapat diartikan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, Vincent dkk berupaya melakukan perundingan bipartit, tapi hasilnya tak memuaskan. Hal serupa juga terjadi ketika proses mediasi masuk ke tingkat tripartit di Disnakertrans Jakarta.
Zo menjelaskan, melihat kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan karena banyak tersangkut dengan masalah ketenagakerjaan, Vincent dkk tidak berniat untuk bekerja kembali. Para pekerja hanya menginginkan agar pengusaha memenuhi hak-hak pekerja yang selama ini belum terpenuhi, baik itu upah, THR, kompensasi dan lainnya.
Namun, Zo merasa pengusaha enggan untuk memenuhi hak para pekerja, pasalnya sejak proses mediasi berlangsung perusahaan terkesan tidak mau menyambut baik tuntutan pekerja. Untuk mendapatkan hak-haknya, Vincent dkk melakukan gugatan perselisihan PHK ke PHI Jakarta.
Zo menilai pengusaha melakukan PHK secara sepihak, oleh karenanya Vincent dkk dirasa memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 164 UU Ketenagakerjaan. Dalam gugatannya, Vincent dkk menuntut agar PT S&D Food Indonesia dihukum membayar kompensasi PHK dan hak lainnya dengan jumlah total lebih dari Rp500 Juta.
Kuasa hukum perusahaan, Purwanto Kitung, enggan berkomentar banyak ketika ditanya soal kasus yang menjerat PT S&D Food Indonesia di PHI Jakarta. “Masih proses,” tuturnya.
Namun dalam berkas jawaban perusahaan, Vincent dkk sebenarnya sudah dipanggil kembali. Namun, perusahaan menyatakan Vincent dkk tak mengindahkan pemanggilan itu. Oleh karenanya, Vincent dkk dianggap mangkir kerja sehingga dikualifikasikan mengundurkan diri. Pihak manajemen menyebut hal tersebut sesuai dengan pasal 19 Peraturan Perusahaan dan pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
Sebelum dianggap mangkir, pihak pengusaha menyebut telah memberikan teguran kepada Vincent dkk karena dinilai telah melakukan kesalahan dalam membuat laporan keuangan perusahaan. Pihak pengusaha mengklaim dirugikan dengan adanya kesalahan itu. Sedangkan keputusan untuk tidak membolehkan Vincent masuk ke area perusahaan sebagai bentuk sanksi atas kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan itu.
