PHK Karena Dugaan Pelecehan Seksual
Berita

PHK Karena Dugaan Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual di dunia kerja menjadi persoalan yang cukup pelik. Pembuktian merupakan isu terberat dalam kasus pelecehan seksual.

CRK
Bacaan 2 Menit

 

Alasan lainnya, pelecehan seksual yang dituduhkan pada KS tidak memenuhi unsur tertangkap tangan, adanya pengakuan yang bersangkutan, atau adanya bukti-bukti atau saksi-saksi yang dapat menguatkan.

 

KS kemudian mengajukan gugatan pada PHI Jakarta, 28 Desember 2006. Gugatan ini sebetulnya yang ketiga kalinya setelah dua gugatan KS sebelumnya berujung putusan niet onvankelijk verklaard (tidak dapat diterima). Keduanya dikarenakan masalah pada surat kuasa KS.

 

Persidangan telah sampai pada tahap kesimpulan. Saat ditemui hukumonline selepas persidangan (15/2), KS mengaku dia memang sedang bersama TS pada saat kejadian, tetapi dia menolak tuduhan manajemen. Saya tidak berbuat apa-apa, tegasnya.

 

Saat penyerahan kesimpulan kemarin (15/2), kedua kuasa hukum Hotel Mahakam dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia Jaya (LKBH PWI Jaya) tidak hadir. Ketika hukumonline menghubungi per telepon tidak berhasil pula. Pihak manajemen Hotel Mahakam memilih untuk tutup mulut. Yanti Widowati, HRD Manager hotel, saat dihubungi hukumonline menyatakan pihaknya tidak dapat memberi keterangan tentang perkara ini. 

 

Pembuktian pelanggaran berat

Pelecehan seksual di dunia kerja memang persoalan yang cukup pelik. Pembuktian adalah isu terberat, terutama apabila tidak ada saksi sewaktu pelecehan tersebut dilakukan.

 

Sebenarnya PHK dapat dilakukan oleh pengusaha terhadap dugaan pelanggaran berat dengan beberapa persyaratan berdasarkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan tersebut tidak berlaku mengikat. Akibatnya, sebelum pengusaha dapat melakukan PHK terhadap dugaan pelanggaran berat harus  ada terlebih dahulu putusan hakim pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sementara hingga saat ini menurut keterangan KS belum ada laporan ke pihak kepolisian dari TS.

 

Ratna Batara Munti, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), mengakui pelecehan seksual cukup banyak terjadi. Namun biasanya sang korban tak bersedia maju memberi kesaksian. Biasanya pelaku pelecehan seksual memiliki relasi kuasa yang lebih powerful dari korbannya, maka korban perlu penguatan supaya dia bisa bersaksi, meski hal tersebut susah, tutur Ratna.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info