Esok, 101 daerah di Indonesia secara serentak melaksanakan pesta demokrasi. Pemilihan Kepala Daerah atau dikenal dengan Pilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih kepala daerahnya masing-masing selama lima tahun mendatang. Pemilihan ini jelas berada di tangan rakyat.
Siapapun yang dipilih, haruslah orang yang memiliki integritas tinggi dan mampu membawa daerahnya menjadi lebih baik lagi. Sebab, selama beberapa tahun ke depan, sosok terpilih yang akan memimpin masing-masing daerah tersebut. Rakyat sendiri yang mengetahui, calon mana yang pantas memimpin mereka. Bukan calon yang hanya sekedar memberikan kenikmatan sesaat.
Perlu diingat, sudah banyak kepala daerah yang terbukti korupsi. Jangan sampai preseden buruk ini kembali terjadi di daerah Anda masing-masing. Fair play dan money politics dalam pemilihan bisa menjadi indikator awal apakah calon tertentu dapat tersandung masalah hukum di kemudian hari atau tidak. Hal ini sudah diwanti-wanti para pembuat Undang-Undang.
UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah menyinggung politik uang di dalamnya.
Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan, “selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk; mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”. Pelanggaran terhadap pasal ini bisa dikenakan sanksi administratif dan pidana.
Di sisi lain, program-program yang digadang para calon saat kampanye, harus terus ditagih oleh rakyat. Apalagi jika program tersebut menyentuh langsung dengan ‘jantung’ kesejahteraan rakyat. Tujuannya agar masyarakat juga yang merasakan manfaatnya dari hasil pesta demokrasi tersebut.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Profil Kemiskinan di Indonesia, persentase jumlah penduduk miskin pedesaan terus mengalami fluktuatif. Pada Maret 2016 misalnya, persentase jumlah penduduk miskin di pedesaan sebesar 14,11 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan pada September 2015 yang sebesar 14,09 persen. Namun, pada Maret 2015 angka kemiskinan mencapai 14,21 persen. Meski begitu, angka kemiskinan di Indonesia tetap tinggi di kisaran 14 persen. Angka ini perlu diturunkan.
Para kepala daerah menjadi sosok yang bertanggung jawab dalam menurunkan jumlah kemiskinan di masing-masing daerahnya. Salah satunya terkait dengan program yang dijanjikan, harus terealisasikan dengan baik. Jangan bikin rakyat sakit hati. Hanya janji-janji saat kampanye, tapi ketika terpilih, malah lupa diri. Padahal, janji adalah utang. Jika tak dibayarkan, sanksi moral kepada rakyat malah lebih bahaya dari hanya sanksi administratif.
Minimal, para pemimpin terpilih memperjuangkan angka kemiskinan di masing-masing daerahnya terus menurun. Hal ini dikarenakan, semakin tinggi angka kemiskinan di suatu daerah, maka persoalan sosial yang terjadi akan semakin besar. Jika persoalan sosial semakin besar, merembet ke permasalahan lain, hingga penegakan hukum. Rakyat juga yang menjadi sengsara.
Seiring dengan itu, Pilkada yang berintegritas adalah bukan hanya mencari sosok pemimpin yang tepat untuk daerahnya saja. Tapi juga diperlukan sikap sportif baik dari para calon kepala daerah maupun pendukungnya. Sportifitas ini penting untuk menjaga keamanan di 101 daerah yang tengah berpesta demokrasi.
Selamat memilih!!!
Siapapun yang dipilih, haruslah orang yang memiliki integritas tinggi dan mampu membawa daerahnya menjadi lebih baik lagi. Sebab, selama beberapa tahun ke depan, sosok terpilih yang akan memimpin masing-masing daerah tersebut. Rakyat sendiri yang mengetahui, calon mana yang pantas memimpin mereka. Bukan calon yang hanya sekedar memberikan kenikmatan sesaat.
Perlu diingat, sudah banyak kepala daerah yang terbukti korupsi. Jangan sampai preseden buruk ini kembali terjadi di daerah Anda masing-masing. Fair play dan money politics dalam pemilihan bisa menjadi indikator awal apakah calon tertentu dapat tersandung masalah hukum di kemudian hari atau tidak. Hal ini sudah diwanti-wanti para pembuat Undang-Undang.
UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah menyinggung politik uang di dalamnya.
Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan, “selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk; mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”. Pelanggaran terhadap pasal ini bisa dikenakan sanksi administratif dan pidana.
Di sisi lain, program-program yang digadang para calon saat kampanye, harus terus ditagih oleh rakyat. Apalagi jika program tersebut menyentuh langsung dengan ‘jantung’ kesejahteraan rakyat. Tujuannya agar masyarakat juga yang merasakan manfaatnya dari hasil pesta demokrasi tersebut.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Profil Kemiskinan di Indonesia, persentase jumlah penduduk miskin pedesaan terus mengalami fluktuatif. Pada Maret 2016 misalnya, persentase jumlah penduduk miskin di pedesaan sebesar 14,11 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan pada September 2015 yang sebesar 14,09 persen. Namun, pada Maret 2015 angka kemiskinan mencapai 14,21 persen. Meski begitu, angka kemiskinan di Indonesia tetap tinggi di kisaran 14 persen. Angka ini perlu diturunkan.
Para kepala daerah menjadi sosok yang bertanggung jawab dalam menurunkan jumlah kemiskinan di masing-masing daerahnya. Salah satunya terkait dengan program yang dijanjikan, harus terealisasikan dengan baik. Jangan bikin rakyat sakit hati. Hanya janji-janji saat kampanye, tapi ketika terpilih, malah lupa diri. Padahal, janji adalah utang. Jika tak dibayarkan, sanksi moral kepada rakyat malah lebih bahaya dari hanya sanksi administratif.
Minimal, para pemimpin terpilih memperjuangkan angka kemiskinan di masing-masing daerahnya terus menurun. Hal ini dikarenakan, semakin tinggi angka kemiskinan di suatu daerah, maka persoalan sosial yang terjadi akan semakin besar. Jika persoalan sosial semakin besar, merembet ke permasalahan lain, hingga penegakan hukum. Rakyat juga yang menjadi sengsara.
Seiring dengan itu, Pilkada yang berintegritas adalah bukan hanya mencari sosok pemimpin yang tepat untuk daerahnya saja. Tapi juga diperlukan sikap sportif baik dari para calon kepala daerah maupun pendukungnya. Sportifitas ini penting untuk menjaga keamanan di 101 daerah yang tengah berpesta demokrasi.
Selamat memilih!!!