Hanya saja pendapat itu dibantah pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Sumatera Barat, Saldi Isra. Sebagai rekan Deliana di Pansel, Saldi mengatakan Pansel sudah sepakat tidak lagi memperdebatkan itu.
Saldi menguraikan Pasal 29 sebagai landasan argumen. Disebutkan pada huruf d pasal itu, seseorang dapat diangkat sebagai pimpinan KPK apabila berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan. Ditambahkan pula, pada hurug g, ditegaskan calon memiliki kecakapan, jujur, memiliki integritas moral tinggi, dan memiliki reputasi baik.
Mengenai syarat, pimpinan KPK harus pejabat negara, Saldi mengingatkan balik kedua wakil institusi penegak hukum itu akan pengertian Pasal 21 ayat (3). “Akan menjadi pejabat negara setelah dilantik Presiden bukan dibalik, harus penyelenggara negara untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK,” sebutnya.
Anggota Pansel lain, Achiar Salmi menyatakan keharusan bahwa pimpinan KPK adalah dari unsur penyidik dan penuntut umum memang mendasar. Namun jika merunut pada bagian konsideran UU KPK tertulis dengan tegas alasan pembentukan KPK.
UU 30/2002 Menimbang b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. |
“Karena kepercayaan itu belum ada, sumber para penyidik dan penuntut umum harus disaring guna mengembalikan citra mereka melalui KPK,” sebutnya.
Pada kesempatan itu, Pansel juga menyebutkan sudah menghubungi sejumlah orang yang dianggap layak untuk memimpin KPK periode berikut ini. Saldi mengutarakan, sejak hari kedua Pansel bekerja, dia dan beberapa anggota Pansel menghubungi sejumlah orang. Diantaranya, Dekan Fakultas Hukum Hasanudin, Sulawesi Selatan, Aswanto. “Juga menghubungi Fajrul Falakh, serta mantan pimpinan KPK periode pertama, Amin Sunaryadi.”
















