Ismed langsung menolak karena dirinya belum ditunjuk sebagai pimpro. Hal itu membuat Hengky menjadi berang. "Pengadaan ini tidak masalah. Kalau tidak dilaksanakan, kamu yang bahaya. Seluruh republik ini tahu siapa saya. Menteri saja mendukung," ujar Ismed menirukan kata-kata Hengky. Menteri yang disebut menjadi beking waktu itu adalah Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno. KPK sendiri kini mulai menyasar Hari sebagai terdakwa berikutnya.
Gertakan Hengky membuat Ismed takut. Ismed lantas minta petunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Pemda Kaltim Syaifullah Teteng. "Itu sudah kebijakan Depdagri, laksanakan saja," jawab Teteng pada Ismed, seperti ditirukan Ismed. Teteng, kata Ismed, bahkan menyarankan agar dirinya memilih metode pemilihan langsung.
Kemudian, Surat Keputusan (SK) penunjukan Ismed sebagai pimpro ditelurkan oleh Gubernur Kaltim yang saat itu dijabat Suwarna Abdul Fatah. Suwarna sendiri ikut menikmati keuntungan dari proyek ini.
Ismed lalu membuat panitia pengadaan. Karena waktu terbatas, panitia pengadaan membuat dokumen-dokumen fiktif untuk meloloskan Hengky yang kini masih buron. Total proyek damkar tersebut ditaksir mencapai Rp22,997 miliar.
Saat pencairan uang proyek, Ismed mengaku diperintah Kepala Biro Keuangan untuk mengantarkan travel cek sebesar Rp4,595 miliar kepada Hengky di Hotel Borobudur Jakarta. Sesampainya di hotel, Ismed melihat Teteng bersama Hengky di sebuah salon. Teteng, katanya, sedang melakukan perawatan telinga.
Setelah itu, Hengky mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening bendahara Pemda Kaltim. Lalu ditukarkan lagi dalam bentuk Mandiri Travelers Cheque (MTC) sebesar Rp4,4 miliar. MTC itulah yang diserahkan kepada Hengky dan Teteng. Sebagian dari MTC itu senilai Rp2,175 miliar diberikan kepada Suwarna. Ismed sendiri kebagian sebesar Rp200 juta. Sementara yang lain, Mu'ran mendapat Rp150 juta, Teteng Rp250 juta dan Abdi Buhari Muslim Rp100 juta.
Ismed mengaku sangat menyesal atas tindakan yang menyeretnya menjadi pesakitan. Bapak yang memiliki empat anak ini menyatakan sadar bahwa tindakan yang dilakukannya keliru. Namun karena mendapat dukungan dari atasan, maka ia tunduk saja terhadap perintah atasan. "Saya menyesal, sekarang semua kesalahan ditimpakan pada saya," tandas Ismed yang pernah dijemput ajudan Hengky dengan mobil Toyota Landcruiser dengan plat nomor bintang dua itu.
Hengky Samuel Daud, Direktur PT Istana Sarana Raya agaknya cukup berkuasa dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar). Ia bahkan berani mengancam pimpinan proyek (pimpro) damkar Pemda Kalimantan Timur (Kaltim) Ismed Rusdany untuk segera menjebolkan proyek yang nilainya miliaran rupiah tersebut. Parahnya, Hengky malah meminta Ismed agar perusahaannya ditetapkan sebagai pelaksana proyek.
Hal itu diungkap Ismed saat sidang lanjutan kasus korupsi damkar 2003 dan 2005 di Pengadilan Tipikor, Rabu (4/6). Menurut Kepala Sub Bagian Analisa Kebijakan dan Keuangan Daerah Provinsi Kaltim itu, pada 2003 Hengky mendatangi kantor Pemda Kaltim. Kala itu ia membawa teleks alias radiogram dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri).
Teleks yang ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah Depdagri -saat itu dijabat Oentarto Sindung Mawardi- berisi perintah agar tiap pemda menyiapkan anggaran untuk pengadaan damkar. Tipe damkar yang harus dipilih adalah V80 ASM.
Hengky mengaku ia adalah produsen tunggal dari damkar jenis itu. Makanya, ia langsung mengajukan surat penawaran. Ia bahkan memaksa agar penawaran itu diproses dalam waktu tiga hari dan langsung dibayar. Padahal ketika itu proyek damkar belum dimuat dalam daftar isian proyek daerah (DIPDA).
