Kehkhawatiran itu dilandasi karena dari empat kasus yang melibatkan pemerintah Indonesia melawan Tommy Soeharto di Indonesia dimenangkan anak mantan penguasa Orde Baru ini, Soeharto. Keempatnya adalah PT Goro Batara Sakti, Yayasan Supersemar, PT Timor Putra Nasional, dan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC), dimenangkan mantan pereli nasional itu.
Kegagalan itu dinilai oleh Pengadilan Guernsey sebagai kegagalan sistemik pemerintah Indonesia untuk menggunakan perangkat hukum guna mengamankan aset Tommy di dalam negeri. Padahal, pada 2008, pengadilan Guernsey memberi ultimatum pemerintah Indonesia agar melakukan proses hukum mengamankan aset Tommy di dalam negeri.
Karena kegagalan itu, maka pengadilan Guernsey membuka pemblokiran sementara rekening PT Garnet namun tetap tak dapat dicairkan. Karena Financial Intelligence Service, lembaga serupa Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) masih melarang BNP Paribas mencairkan dana di rekening tersebut.
Kronologi Indonesia vs Tommy di Guernsey
PT Garnet gagal menarik dana di BNP Paribas cabang Guernsey karena dilarang FIS
Rekening dibekukan FIS karena dicurigai berasal dari hasil kejahatan, menyusul laporan dari BNP Paribas sendiri.
Pengadilan Guernsey undang pemerintah Indonesia sebagai pihak ketiga untuk ikuti proses pengadilan.
2007, Pengadilan Guernsey memutuskan Tommy sebagai pemegang kuasa PT Garnet sehingga mengendalikan dana dan mengabulkan permohonan pemerintah Indonesia untuk membekukan rekening itu.
2008, Pengadilan Guernsey mengultimatum pemerintah Indonesia melakukan proses hukum sendiri mengamankan aset Tommy di Indonesia. Namun, pembekuan tersebut dibatasi hanya dua tahun dari putusan 2007 hingga 23 Mei 2009.
2009, Pengadilan tingkat banding Guernsey menolak permintaan pemerintah Indonesia untuk memperpanjang pembekuan rekening. Permintaan untuk membuka informasi aliran rekening BNP Paribas juga ditolak. |
“Tapi, pelarangan itu diskresi FIS yang dapat diubah kapan saja. Jadi pemerintah harus segera mengajukan permohonan pada Pengadilan Guernsey dengan putusan PK MA agar rekening tetap dibekukan,” ungkap Sekretaris Jenderal TII, Teten Masduki.
Jika dibolehkan, maka Tommy dapat dipastikan segera memindahkan dana dalam rekening tersebut ke negara lain.
Peneliti TII Reza Sahwawi menegaskan PK MA sudah dapat dieksekusi. “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memerintahkan Jaksa Agung segera menindaklanjuti putusan PK MA.”
















