Menurutnya, langkah tersebut sebagai pertimbangan partainya untuk memberikan bantuan hukum atau sebaliknya. Maklum, Gatot merupakan politisi PKS. “Kita akan lihat situasinya, belum ada detail, belum tentu terkait dengan Pak Gatot,” ujarnya melalui sambungan telepon, Senin (13/7).
Meskipun demikian, penegakan hukum yang berjalan mesti dijunjung tinggi agar berjalan sesuai koridor hukum. Menurutnya, penegakan hukum mesti didukung tanpa terkecuali. Ia pun meminta agar semua pihak mengawasi proses hukum dan tidak memberikan penghakiman sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
PKS, kata Mardani, selalu mengingatkan dan menegakan agar kadernya yang menjadi kepala daerah taat hukum. “Praduga tak bersalah itu berlaku. Terkait dengan kedudukan sebagai Gubernur, beliau pejabat publik. Kita arahkan untuk selalu taat hukum, taat konstitusi,” pungkasnya.
















