Pemenuhan hak atas akta kelahiran masih tersendat, terutama bagi keluarga anak jalanan di kota besar seperti Jakarta. Survei dasar (baseline survey) yang dilaksanakan Plan Indonesia sepanjang Oktober-November 2012 menemukan fakta 63 % keluarga anak jalanan belum pernah mengurus akta kelahiran.
Survei ini melibatkan 567 keluarga dan 700 anak jalanan yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta. Warga menganggap pengurusan akta kelahiran membutuhkan biaya yang tinggi. Hanya 37% keluarga anak jalanan yang pernah mencoba mengurus akta kelahiran bagi anak mereka. Itu pun akhirnya gagal karena ketidaklengkapan berkas atau karena menganggap prosedurnya berbelit-belit.
Berdasarkan survei itu terungkap dokumen yang sering menjadi kendala adalah surat kenal lahir, surat laporan kelahiran dari kelurahan, kartu keluarga atau surat domisili, dan surat nikah/cerai orang tua.
Plan Indonesia berharap persoalan ini segera diatasi. Sejak tahun lalu, Plan Indonesia melaksanakan program akta kelahiran untuk anak jalanan di DKI Jakarta. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran anak jalanan dan keluarga mengenai pencatatan kelahiran, dan menyediakan akses pelayanan publik yang mudah dan terjangkau untuk pencatatan kelahiran.
Manager Program Perlindungan Anak Plan Indonesia, Amrullah, mengatakan seharusnya pemberian akta kelahiran merupakan hak asasi anak Indonesia. “Negara wajib mengembangkan sistem yang dapat menjamin terciptanya kesejahteraan dan perlindungan anak,” ujarnya dalam pernyataan resmi Plan Indonesia (27/2).
