Isu kerugian negara selalu muncul dalam setiap perdebatan perkara korupsi di Indonesia. Hampir semua kasus korupsi didasarkan pada satu unsur penting: adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Namun, apakah setiap tindakan yang dianggap “merugikan negara” otomatis merupakan tindak pidana korupsi? Dan sejauh mana negara benar-benar bisa dianggap “dirugikan”?
Definisi yang Tak Pernah Seragam
Dalam praktik, penghitungan kerugian negara seringkali menjadi sumber polemik. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memang mencantumkan unsur kerugian negara, tetapi penafsirannya kerap sempit dan teknis. Padahal, korupsi tidak hanya berdimensi hukum, melainkan juga politik, ekonomi, dan budaya.
Secara internasional, lembaga seperti Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai abuse of power for personal gain—penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Artinya, tidak harus selalu ada angka pasti tentang kerugian finansial agar suatu perbuatan disebut korupsi. Namun, di Indonesia perdebatan justru sering berputar di sekitar “berapa besar kerugian negara”, seolah-olah angka adalah satu-satunya ukuran kesalahan.
Masalahnya, angka kerugian yang fantastis kadang sulit dicerna logika publik. Misalnya, klaim kerugian hingga ratusan triliun rupiah, padahal dampaknya mungkin terjadi bertahun-tahun akibat lemahnya tata kelola atau kegagalan kebijakan. Dalam situasi seperti ini, penyederhanaan makna “kerugian negara” justru menutupi akar persoalan yang lebih sistemik.
Tak Semua Kerugian Adalah Korupsi
Dalam semangat memberantas korupsi, hukum kita kerap menempatkan semua bentuk kerugian negara sebagai tindak pidana. Padahal, tidak semua kerugian (negara) adalah hasil niat jahat (mens rea). Ada yang muncul karena kesalahan administratif, ada pula yang lahir dari keputusan bisnis atau kebijakan yang gagal. Tidak semua harus berujung penjara—sebagian cukup diselesaikan lewat mekanisme administrasi.
Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor menjadi “pasal sapu jagat” bagi penegak hukum. Frasa “melawan hukum” di sana bisa diartikan sangat luas, mulai dari pelanggaran pidana hingga sekadar kesalahan prosedural. Akibatnya, seorang pejabat bisa dipidana hanya karena membuat keputusan yang kemudian dianggap keliru, meski diambil dengan iktikad baik dan berdasarkan informasi yang tersedia saat itu.
Ketika Birokrat Takut Membuat Keputusan
Kasus PT Merpati Nusantara Airlines bisa menjadi contoh. Direksi Merpati dijerat karena keputusan leasing pesawat yang dianggap merugikan negara. Padahal itu keputusan bisnis, bukan untuk memperkaya diri. Tidak ada bukti aliran uang atau suap, hanya perbedaan tafsir soal risiko.
