Polri Khawatir Kewenangannya Dipreteli RUU Kamnas
Berita

Polri Khawatir Kewenangannya Dipreteli RUU Kamnas

Ketua Komisi III menolak gagasan yang ingin memberi kewenangan kepada tentara untuk mengurusi bidang keamanan.

Rfq/Ali
Bacaan 2 Menit
Polri khawatir kewenangannya dipreteli RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Foto: SGP
Polri khawatir kewenangannya dipreteli RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Foto: SGP

DPR melalui Komisi I yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri tengah menggodok RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Menyikapi hal ini, Polri berharap kewenangannya nanti tidak terpangkas dengan adanya RUU Kamnas. Polri justru berharap kewenangannya diselaraskan dengan kewenangan lembaga lain.

 

"Jadi kita dengan adanya RUU Kamnas itu tidak menghilangkan kewenangan kita," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Saud Usman Nasution, Selasa (10/1), di Jakarta.

 

Dikatakan Saud, RUU Kamnas diharapkan mengakomodir ketentuan yang sudah diatur dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Menurutnya, RUU Kamnas seyogianya juga mensinergikan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasn pengamanan nasional. "Sehingga semua kegiatan itu bisa berjalan baik di lapangan," tukasnya.

 

Soal bagaimana nantinya hasil akhir RUU Kamnas, Saud mengatakan Polri menyerahkan sepenuhnya kepada anggota dewan. Polri, lanjutnya, hanyalah bagian dari pemerintah yang menjalankan undang-undang. "Saya kira karena ini sudah diserahkan di DPR oleh pemerintah. Nanti kita lihatlah bagaimana perkembangannya," ujarnya.

 

Walaupun bukan komisi yang membahas RUU Kamnas, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mempertanyakan apakah pembahasan RUU ini ada kaitannya dengan berbagai peristiwa yang menunjukan ketidakberdayaan polisi selama ini dalam menjaga keamanan. Bila memang ada keluhan dengan peran Polri selama ini, ia menilai kinerja Polri yang harus lebih ditingkatkan.

 

“Saya melihat RUU Kamnas harus menempatkan polisi sebagai institusi pertama yang menegakkan keamanan dan hukum di Indonesia,” jelasnya di Gedung DPR, Selasa (10/1).

 

Benny berharap RUU Kamnas ini tak menghilangkan kewenangan Polri yang ada selama ini. Ia mengakui selama ini –pasca reformasi- tentara hanya menjadi penonton terhadap peristiwa pelanggaran keamanan yang terjadi di depan matanya karena itu merupakan tugas polisi. Namun, solusinya bukan justru menghilangkan kewenangan polisi dan memberikannya kepada tentara.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info