Polri Tarik Senpi Legal dari Masyarakat

Maraknya peristiwa kriminal berupa pencurian dengan kekerasan membuat pekerjaan rumah Polri bertambah. Pelaku pencurian dengan kekerasan bukan lagi menggunakan senjata konvensional semacam pisau, melainkan sudah menggunakan senjata api (senpi). Aksi penjahat dalam perampokan Bank CIMB Niaga di Medan menjadi salah satu buktinya. Hingga kini polisi belum berhasil menangkap pelaku.

Salah satu indikator maraknya pencurian dengan kekerasan akibat banyaknya senpi yang beredar di masyarakat senjata secara ilegal atau legal. Senjata legal pun ternyata sering disalahgunakan. Karena itu Polri memutuskan akan menarik senjata legal yang beredar di masyarakat.

Masalahnya, para pensiunan polisi masih banyak yang memiliki senpi. Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Iskandar Hasan menegaskan akan menarik senpi dengan mengirimkan surat terlebih dahulu kepada pemilik. “Kita kasih tahu yang berwenang memberi izin itu polisi. kalau yang berwenang tidak memberi izin lagi berarti dikembalikan,” ujarnya, Kamis (26/8).

Dijelaskan Iskandar, mekanisme penarikan senpi yang dimiliki oleh purnawirawan dapat dilakukan oleh institusi masing-masing. Diawali dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik. Bukan tidak mungkin pemilik tak mau menyerahkan senpi miliknya. Kalau begitu, provost bisa bertindak menarik  senpi. Mekanisme penarikan senpi telah diatur bersamaan dengan penerbitan surat izin kepemilikan senpi, termasuk saat pemeriksaan kesehatan, kejiwaan dan surat kelakukan baik. “Kesatuan yang bersangkutan kalau tahu barang itu masih di purnawirawan ya harus ditarik. Kalau dia tidak mau menyerahkan ya pakai provost. Kalau tidak, namanya senjata bisa dipakai orang lain, itu bahaya sekali,” katanya.

Lalu, bagaimana dengan senpi yang digunakan untuk bela diri? Menurut Iskandar, polisi akan bekerja sama dengan Divisi Intelijen dan Kemanan (Intelkam) untuk segera menarik senpi tersebut. Yang membidangi pengawasan atas beredarnya senpi di masyarakat adalah bagian Intelkam.

Penarikan dimaksud ternyata bukan ditarik dan penggunanya tak bisa lagi menggunakan senpi. Senpi  yang dimiliki masyarakat secara legal hanya ditarik untuk dititipkan pada Polri. Pemilik tidak diperbolehkan menyimpan di rumah. Bagi pemilik yang ingin menggunakan untuk latihan menembak akan diberikan dengan catatan setelah selesai dikembalikan ke Polri. “Penarikan itu dalam arti senpi itu milik mereka hanya tidak boleh menaruh, menempatkan senjata di rumah. Itu di gudangkan di Mabes Polri atau Polda. Kalau mau latihan menembak silahkan pinjam dan datang ke lapangan tembak, habis itu kembalikan lagi. Karena kita  takut disalahgunakan,” katanya.

Senjata api non organik TNI/Polri

yang digudangkan sampai dengan Agustus 2010

Kasus penyalahgunaan senjata api non organik TNI/Polri

hingga Agustus 2010

Jumlah kepemilikan senjata api non organik TNI/Polri

yang telah diberi izin hingga Agustus 2010

Sumber : Humas Mabes Polri

Selain akan melakukan penarikan senpi yang beredar di masyarakat, Polri pun sudah tidak mengeluarkan izin atas kepemilikan sennjata terhadap masyarakat. Dengan begitu, bagi masyarakat yang ingin meminta izin kepemilikan senjata dengan kepentingan bela diri pun tak akan dikabulkan oleh Polri. Yang pasti, kata Iskandar bagi masyarakat yang membutuhkan petugas kemanan dapat meminta pada Polri. “Nanti akan kita layani,” katanya.

Penarikan senpi sebenarnya sudah dilakukan Polri sejak Kapolri Sutanto. Namun Polri menemui beberapa kendala. Antara lain ketidakcocokan alamat pemilik. Bagi pemilik yang tidak mau menyerahkan Senpi dapat dikenakan sanksi. Terlebih lagi, surat kepemilikan senpi telah mati dan tidak diperpanjang dapat dikategorikan ilegal. “Kalau ilegal bisa kena undang-undang darurat,” pungkasnya.