Pengelolaan Sumber Daya Manusia di KPK kini berlandaskan peraturan baru. Yaitu Peraturan Presiden (PP) No.103 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No.63 Tahun 2003 tentang Sistem Manajemen SDM KPK. Peraturan baru itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Desember 2012.
PP 103 Tahun 2012 memuat perubahan beberapa pasal di PP 63 Tahun 2003. Perubahan juga terjadi dengan menambahkan sejumlah ayat yang disisipkan di beberapa pasal. Nafas PP ini adalah pada keharusan pimpinan KPK untuk berkoordinasi dengan pimpinan instansi asal pegawai yang dipekerjakan di KPK.
Misalnya, Pasal 5 ayat (5) PP 103 Tahun 2012. Pimpinan KPK diharuskan berkoordinasi dengan pimpinan instansi asal tentang perpanjangan masa penugasan pegawai negeri yang bekerja di KPK. Pada PP sebelumnya, masa penugasan pegawai negeri yang bekerja di KPK selama empat tahun dan bisa diperpanjang empat tahun lagi.
Sedangkan di PP revisi, masa penugasan pegawai negeri di KPK bisa diperpanjang paling lama enam tahun yang dilakukan dua tahap. Tahap pertama yakni empat tahun dan tahap kedua paling lama dua tahun.
Lalu, pada Pasal 5 ayat (6) PP 103 Tahun 2012 tertulis, enam bulan sebelum masa penugasan dan perpanjangan berakhir, pimpinan instansi asal dan pimpinan KPK wajib berkoordinasi.
Satu semester terakhir itu, dimaksudkan agar ada waktu cukup untuk mempersiapkan pengganti pegawai negeri yang dipekerjakan. Selain itu, waktu ini juga diharapkan dapat menjaga kelangsungan penanganan perkara yang sedang ditangani KPK. Jika masa tugas dan perpanjangan sudah berakhir, maka pegawai negeri tersebut wajib dikembalikan ke instansi asal.
Namun, perpanjangan pegawai negeri yang diperkerjakan di KPK tak harus melewati masa dan perpanjangan tugas hingga 10 tahun. Pada Pasal 6 ayat (7), tertulis KPK sewaktu-waktu bisa mengembalikan pegawai negeri tersebut ke instansi asalnya berdasarkan evaluasi, pertimbangan dan persetujuan pimpinan KPK dan pimpinan instansi asal.
Disebutkanpada pasal ini juga,keharusan adanya persetujuan dari pimpinan instansi asal apabila ada pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK ingin beralih status sebagai pegawai KPK.
Setelah Pasal 5, PP hasil revisi disisipkan pasal baru, yakni Pasal 5A. Pada pasal tersebut, diuraikan bahwa pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK dapat ditarik oleh instansi asal setelah empat tahun melaksanakan tugas. Penarikan ini boleh dilakukan dengan ketentuan karena tindakan itu menyangkut pembinaan karir atau dalam rangka promosi jabatan bagi pegawai negeri tersebut.
Selain itu, penarikan dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Yaitu, apabila semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan pegawai negeri tersebut di KPK telah terselesaikan.
Dalam bagian penjelasanketentuan pasal ini, disebutkan contoh tugas dan tanggung jawab yang telah terselesaikan. Seperti, untuk penyidik, tugas dan tanggung jawab pekerjaan penyidik diselesaikan sampai berkas lengkap (P21). Dan untuk jaksa penuntut umum, tugas dan tanggung jawab pekerjaannya diselesaikan sampai dengan keluarnya putusan pengadilan.
Lagi-lagi, koordinasi antara dua pimpinan lembaga penting dalam pasal penarikan ini. Karena di ayat (3) dijelaskan bahwa penarikan pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK oleh instansi asal itu sebelumnya harus melalui berkoordinasi dengan pimpinan KPK. Pada pasal yang sama, juga disebutkan adanya kewajiban KPK untuk membuat laporan kinerja pegawai negeri yang dipekerjakan kepada instansi asal setiap akhir tahun.
Belum seumur jagung PP revisi SDM KPK ini disahkan Presiden, seorang advokat, Habiburokhman berencana melakukan uji materil.Menurutnya, rencana itu tinggal menunggu waktu saja.
“Jadi, tapi tunggu sudah dimuat di berita negara dulu,” tulis Habiburokhman dalam pesan singkatnya, Jumat (21/12).
Ada dua masalah yang menjadi inti permohonan uji materil. Pertama, terkait masa tugas pegawai yang ditentukan 10 tahun.
Menurutnya, masa perpanjangan tugas pegawai negeri, seperti penyidik hanya dua tahun di perpanjangan tahap ketiga dinilainya terlalu cepat jika dibandingkan dengan lamanya penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Persoalan kedua, terkait adanya ‘ayat siluman’ yakni Pasal 5 ayat (9). Habiburokhman menganggap, ayat ini dapat memperlemah KPK karena mengatur pegawai atau penyidik yang ingin alih status menjadi pegawai tetap KPK harus mendapatkan izin dari instansi asalnya terlebih dahulu. Ayat ini dianggap siluman lantaran muncul secara tiba-tiba tanpa melalui mekanisme pengusulan dari KPK maupun Polri.
Menurut Habiburokhman, kedua persoalan ini dapat menghambat independensi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hambatan terjadi lantaran kedua persoalan itu membuat KPK menjadi tergantung pada kekuasaan instansi lain, terlebih instansi asal para pegawai atau penyidik tersebut.
