Tentu saja, tak semua perusahaan di kawasan kepulauan itu bermasalah. Tetapi PPATK sudah coba mengantisipasi, antara lain dengan mengenal profil bisnisnya. Bermuda itu insurance offshore, sementara Cayman Island biasanya offshore banking, ujar Kepala PPATK, Yunus Husein.
Selain coba mengenal profil bisnis di kawasan berpenduduk puluhan ribu itu, PPATK juga berusaha mengantisipasi kemungkinan munculnya kasus pencucian uang. Lalu lintas uang yang tak terlacak di Indonesia tidak sedikit. Ekonom Faisal Basri memperkirakan jumlahnya bisa mencapai Rp1.200 triliun.
Cara yang dipilih PPATK antara lain menjalin kerja sama dengan negara-negara kepulauan tersebut. Menurut Yunus Husein, PPATK sudah meneken nota kesepahaman dengan Bermuda dan Mauritius. Kerja sama dengan Financial Investigation Unit Bermuda dan The Financial Intelligence Unit Mauritius diteken saat Yunus menghadiri pertemuan tahunan The Egmont Group di Bermuda.
Bermuda, yang lebih dikenal sebagai Segi Tiga Bermuda, masuk wilayah Britania Raya di bagian utara Samudera Atlantik. Sensus 2003 mencatat penduduk daerah ini hanya 64.882 jiwa, tetapi kawasan ini menjadi surga bagi bisnis offshore banking. Sementara Mauritius merupakan negara kepulauan yang terletak di barat daya Samudera Hindia, sekitar 900 kilometer dari Madagaskar.
Substansi MoU Indonesia dengan kedua negara tersebut adalah pertukaran informasi intelijen keuangan yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Sayang, informasi yang dipertukarkan bersifat rahasia. Kedua pihak wajib menjaga kerahasiaan itu. Saking rahasianya, informasi tersebut tak bisa dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Selain itu, kedua pihak juga sepakat saling mewajibkan minta izin kepada pemberi informasi apabila informasi itu mau diterukan ke pihak lain.
Menurut Yunus Husein, kerja sama PPATK akan terus digalang. Bukan saja dengan negara-negara semacam Bermuda, Mauritius, British Virgin Island atau Cayman Island dimana banyak berdiri paper company, tetapi juga dengan negara lain yang sudah dikenal bersih seperti Finlandia. Hingga kini, tercatat lebih dari 20 MoU yang sudah ditandatangani PPATK dengan lembaga sejenis di negara lain.
















