Hasil penelusuran hukumonline, TI melaporkan kekayaan pertama kali tahun 2006 lalu diperbarui pada 2010. Laporan kekayaan yang bersangkutan ditandatangani oleh Direktur LHKPN Cahya Harefa, pada 28 Oktober 2010.
Per 31 Juli 2006, total kekayaan sebesar Rp3,978 miliar. Namun pada laporan 14 Agustus 2010, kekayaan yang bersangkutan mencapai Rp6,610 miliar ditambah AS$3.000. Kekayaan TI berupa aset tanah yang tersebar di Bekasi, kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman Yogyakarta, Jakarta Timur. Luas masing-masing tanah yang dimiliki TI atas perolehan sendiri tak ada kurang dari 100 meter persegi (m2).
Kemudian, TI juga tercatat memiliki logam mulia, batu mulia, dan surat berharga. Kesemuan diperoleh dari hasil sendiri.
Kepala PPATK menyatakan, pihaknya meminta agar LHA yang dihentikan penelaahannya diserahkan pada Ditjen Pajak. “Kami meminta penegak hukum melakukan itu,” serunya.
Tujuannya, lanjut Yusuf, jika tak ditemukan dugaan tindak pidana asal, maka DJP dapat menggarap kewajiban pajak yang bersangkutan. Menurut dia, PPATK menangani 10.494.312 laporan transaksi keuangan mencurigakan.
Andaikan, nilai transaksi mencurigakan satu LHA sebesar Rp1 miliar, maka akan terhimpun triliunan dana yang dinilai ilegal. “Katakan saja 15 persen dari total uang itu dapat ditarik untuk pajak, maka besar pula kontribusi bagi rakyat,” tukasnya.Lazimnya, undangan yang datang ke satu acara, hanya ditagih komitmen untuk menghadiri perhelatan itu oleh tuan rumah. Namun tak begitu dengan peringatan satu dasawarsa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Senin (16/4).
Kepala PPATK jilid dua, Muhammad Yusuf malah menagih komitmen pimpinan lembaga penegak hukum yang hadir di acara tersebut. Kepada Komisaris Jenderal Polisi Nanan Sukarna, orang nomor satu di lembaga menagih kelanjutan tumpukan Laporan Hasil Analisis (LHA) transaksi keuangan mencurigakan dari PPATK.
