Penjelasan yang disampaikan Yunus bukannya tanpa dasar. Berdasarkan grafik presentase Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK), PVA menduduki posisi kedua PJK non-bank yang menyampaikan LTKM terbanyak setelah Dana Pensiun, Manajer Investasi, dan Asuransi.
Jenis PJK | PJK yang sudah melaporkan LKTM | Jumlah LKTM |
Bank Milik Negara | 4 | 3.508 |
Bank Swasta | 59 | 4.717 |
Bank Pembangunan Daerah | 26 | 2.966 |
Bank Asing | 11 | 1.229 |
Bank Campuran | 13 | 287 |
BPR | 8 | 27 |
Perusahaan Efek | 20 | 118 |
Pedagang Valas | 21 | 386 |
Dana Pensiun. Manajer Investasi, Asuransi | 25 | 745 |
Lembaga Pembiayaan | 11 | 114 |
Total | 198 | 14.097 |
Sumber: PPATK, per 29 Februari 2008
Memperkuat argumen Yunus, Deputi Gubernur BI Budi Mulya dalam acara yang sama mengatakan PVA potensial dijadikan tempat beraksinya pelaku money laundering karena sektor ini berkaitan langsung dengan transaksi tunai. Volume transaksi yang berputar di PVA nilainya pun cukup fantastis. Berdasarkan data BI, pada tahun 2007 mencapai AS$7,5 milyar atau meningkat dari tahun sebelumnya AS$5,5 milyar. Apalagi salah satu karakteristik PVA, nasabahnya walk-in customer (keluar-masuk, red.), tambahnya.
Menyadari pentingnya PVA, PPATK dan BI bekerja sama dengan USAID Millenium Challenge Cooperation- Indonesia Control of Corruption Project menggelar kampanye nasional pengenalan identitas baru PVA Berizin. Bersamaan dengan itu dikampanyekan pula penerapan prinsip Know Your Customer (mengenal nasabah) agar PVA Berizin dapat meningkatkan pelaporan transaksi, baik itu transaksi tunai maupun transaksi yang mencurgiakan. Salah satu caranya adalah dengan meminta keterangan identitas dari nasabah.
Untuk pengawasan sektor PVA, BI dan PPATK berbagi tugas. PPATK melakukan pemeriksaan terhadap aspek kepatuhan UU Money Laundering terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Sementara itu, BI mengawasi tiga aspek yaitu kepatuhan, akutansi atau pembukuan, dan manajemen intern. BI juga bertugas melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada PVA secara berkala terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah.
Dalam menjalankan tugas pengawasan, BI merujuk pada Peraturan BI No. 9/11/PBI/2007 tentang PVA. Dalam peraturan tersebut, BI berwenang menjatuhkan sanksi terhadap PVA yang melakukan pelanggaran seperti terlambat atau tidak menyampaikan laporan berkala sampai tenggat waktu yang ditetapkan. Jenis sanksi untuk PVA bank terdiri dari teguran tertulis; penilaian manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan; dan/atau persetujuan kegiatan PVA yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Sementara untuk PVA non-bank terdiri dari peringatan pertama, peringatan kedua, pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham; pencabutan izin usaha.
PVA liar tak terjangkau
Sayangnya, baik ‘tangan' PPATK dan BI belum mampu menjangkau PVA-PVA liar atau tak berizin yang bertebaran di seluruh Indonesia. Sejauh ini, BI mencatat PVA Berizin di seluruh Indonesia hanya mencapai 811, dimana sebagian besar berlokasi di Jakarta, Batam, dan Bali. Menurut Budi Mulya, BI tidak bisa berbuat banyak dalam hal pengawasan terhadap PVA liar karena jumlahnya saja tidak terdata.
Ini adalah tantangan untuk regulator dan industri itu sendiri, karena keberadaan mereka (PVA liar, red.) lepas dari dakwaan atau sangkaan hukum kecuali pihak yang menjadi korban melapor, ujarnya. Walaupun terkesan pasrah, Budi menegaskan bahwa BI tidak akan tinggal diam. Rencananya, BI akan mengkonsultasikan persoalan ini kepada PPATK dan Polri untuk mencari jalan keluarnya.
Senada, Yunus mengatakan pengawasan terhadap PVA liar sulit dilakukan karena selain tidak adanya data, ketentuan yang mengatur terntang PVA pun masih minim. Untuk itu, dia mendukung usulan salah satu peserta diskusi terkait pembentukan UU PVA. Alternatifnya, Yunus berharap RUU Money Laundering yang tengah digodok DPR bisa mengakomodir persoalan ini. Mudah-mudahan bisa itu karena ada kaitannya, pungkasnya.
Syahdan, di dalam dunia pewayangan dikenal seorang tokoh bernama Sri Rama. Berasal dari Kerajaan Ayodya, Sri Rama sejak kecil dididik tentang keutamaan dan kesaktian oleh Bagawan Wasistha. Berkat kepandaian, kesaktian dan kehalusan budinya, Sri Rama kemudian mendapat anugerah sebagai titisan Sang Hyang Wisnu yang bertugas memusnahkan angkara murka di muka bumi. Deskripsi heroik itulah, yang melatarbelakangi keputusan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi (PPATK) dan Bank Indonesia (BI) memilih tokoh ini menjadi bagian dari logo Pedagang Valuta Asing (PVA) Berizin.
Menurut kami, tokoh Sri Rama merupakan perlambang atas sikap manusia yang agung, bijaksana, dan berani, kata Kepala PPATK Yunus Husein dalam acara Diskusi Panel dan Penayangan Video Launching PVA Berizin Cegah Money Laundering. Sosok Sri Rama memang tidak ditampilkan secara utuh dalam logo tersebut. PPATK dan BI memutuskan hanya mengutip bentuk matanya yang tegas dan menggambarkan garis kebangsawanan.
Yunus menjelaskan PPATK menaruh perhatian khusus kepada PVA baik bank maupun non-bank karena sektor ini dianggap sebagai salah satu garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Terlebih lagi, dengan sifatnya yang tidak mengenal batas wilayah negara, modus operandi money laundering belakangan tidak hanya terjadi di dunia perbankan atau pasar modal saja, tetapi juga merambah ke sektor PVA.
PVA biasanya dijadikan tempat untuk layering, suatu proses pencucian uang dengan cara memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keungan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan asal-usul dana, jelas Yunus.
