Prabowo Teken Keppres Danantara, Ini Susunan Pengurusnya
Terbaru

Prabowo Teken Keppres Danantara, Ini Susunan Pengurusnya

Di antaranya terdapat pemimpin operasional, dewan pengawas, hingga penasehat lembaga.

Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit

Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset negara, sehingga diharapkan dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia.

Danantara akan mengkonsolidasikan Indonesia Investment Authority dan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahap awal. Pada Maret mendatang, sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh BUMN akan masuk ke Danantara.

Berdasarkan Pasal 3F ayat (1) draf RUU BUMN yang disahkan dalam rapat paripurna 4 Februari 2025 lalu, Danantara memiliki tugas utama dalam pengelolaan BUMN, dengan beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3F ayat (2), di antaranya:

  1. Mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN; 
  2. Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen; 
  3. Bersama Menteri membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional; 
  4. Bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional; 
  5. Memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden; dan 
  6. Mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional.

Pada tahap awal, investasi awal Danantara mencapai AS$20 miliar atau sekitar Rp326 triliun. Dana ini bersumber dari efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. 

"Seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dollar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund (SWF) negara terbesar di dunia," ujar Prabowo sebagaimana dikutip dari Biro Pers Sekretariat Presiden.

Pemerintah menargetkan total aset yang akan dikelola mencapai lebih dari AS$ 900 miliar atau sekitar Rp14.000 triliun. Untuk gelombang investasi pertama, akan diinvestasikan untuk sekitar 20 proyek strategis.

Proyek ini akan berfokus pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, hingga energi terbarukan.


Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info