Jadi, ucapnya, jika debitor cidera janji, maka kreditor dapat langsung menjual saham yang digadaikan melalui kantor lelang. Sedangkan eksekusi gadai saham melalui private selling, lanjutnya, hanya dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan sesuai dengan pasal 1156 KUH Perdata. Ia merujuk pada kalimat menuntut di muka hakim (pasal 1156 KUH Perdata), yang diartikan sebagai menggugat.
Rasionya, hakim hanya akan memberi izin untuk menjual di bawah tangan berdasar 1156 KUH Perdata, kalau ada gugatan. Dengan gugatan, debitor bisa dipanggil dan bisa membela diri. Kalau dengan permohonan, debitor tidak diperiksa ke pengadilan, paparnya.
Namun, ia melihat dalam prakteknya, tidak pernah parate eksekusi itu diterapkan. Umumnya, pemegang gadai selalu minta persetujuan ketua pengadilan negeri untuk mengeluarkan fiat eksekusi, sebelum menjualnya ke kantor lelang.
Keberadaan fiat eksekusi inilah yang menjadi pertimbangan penting dari Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Hal ini terungkap dari penuturan seorang pejabat DJPLN.
Kami tidak mau melaksanakan lelang, jika masih ada sengketa di dalamnya. Lelang bisa dilakukan kalau ada putusan atau penetapan dari pengadilan. Mahkamah Agung (MA) pernah membatalkan lelang seperti ini tahun 1984 atas penetapan di PN Bandung, tukasnya.
Dia berargumen, pengadilan lebih berwenang menyatakan debitor wanprestasi. Ia juga menggarisbawahi, surat kuasa menjual tidak bisa dijadikan dasar yang kuat untuk mengajukan lelang saham.
Salah paham
Di mata Chandra, kantor lelang seharusnya bisa menerima permintaan lelang saham dengan berpegang pada parate eksekusi, sebagaimana diatur dalam pasal 1155 KUH Perdata. Malah dia berpendapat, kantor lelang hanya khawatir digugat oleh debitor, jika perkara pokok dari gadai saham tersebut masih menjadi sengketa.
















