Presiden Diminta Tidak Terbitkan Supres RUU KPK
Berita

Presiden Diminta Tidak Terbitkan Supres RUU KPK

Dalam pertemuan rapat konsultasi menjadi momentum presiden untuk menunjukan sikap menolak kelanjutan pembahasan RUU KPK.

RFQ
Bacaan 2 Menit
Presiden diminta tidak terbitkan Surpres RUU KPK. Foto: Sgp
Presiden diminta tidak terbitkan Surpres RUU KPK. Foto: Sgp

Suara penolakan terhadap Revisi Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak saja datang dari kalangan masyarakat, tapi juga dari DPR. Apalagi, revisi UU KPK tersebut mengandung pelemahan bagi lembaga antikorupsi itu.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak menerbitkan Surat Persetujuan Presiden (Surpres) terhadap RUU KPK kepada DPR. Demikian diutarakan Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto di Gedung DPR, Senin (12/10) kepada wartawan. “Pemerintah tidak usah memberikan Surpres,” tegasnya.

Menurut Agus, dengan tidak diterbitkannya Surpres, setidaknya tidak akan terjadi pembahasan RUU KPK di DPR. Sebab Surpres itu menjadi tanda pemerintah dalam hal persetujuan pembahasan. Untuk itu, Presiden Jokowi dapat mencegah revisi yang cenderung melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi jika melihat dari draf RUU KPK.

Politisi Partai Demokrat itu berpandangan tiap RUU yang dilakukan pembahasan antara DPR bersama dengan pemerintah memang mesti mendapat persetujuan presiden terlebih dahulu. Ia menilai dalam UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa pembahasan RUU dapat dilakukan ketika Presiden menerbitkan Surpres.

Menurutnya, usulan RUU KPK acapkali mengundang kontroversi. Maklum, aturan yang mengatur KPK dan pemberantasan korupsi menjadi sensitif, apalagi revisi justru melemahkan lembaga antirasuah. “Usulan revisi KPK ini mengundang kontroversi,” ujarnya.

Terpisah, peneliti hukum  Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting berpandangan, upaya merevisi UU KPK bukanlah upaya tunggal dalam melumpuhkan KPK, pemberantasan korupsi dan agenda reformasi saja. Ia menilai, revisi UU KPK tidak terpisahkan dari rangkaian peristiwa kriminalisasi terhadap dua komisioner KPK dan sejumlah pendukungnya. “Penerbitan Perppu, pengangkatan pelaksana tugas pimpinan KPK dan rentetan kejadian-kejadian lainnya,” tambahnya.

Apalagi dalam draf RUU KPK kental dengan pelemahan yang berujung pembubaran terhadap lembaga antirasuah. Ironisnya jika disahkan RUU tersebut, bukan tidak mungkin KPK tak lagi memiliki kewenangan mengangkat penyidik secara mandiri. Tak hanya itu, KPK tak lagi berwenang melakukan penuntutan, bahkan mesti menyerahkan kasus yang ditangani kepada Kepolisian dan Kejaksaan bila nilai kerugiannya di bawah Rp50 miliar. “(Hingga, red) KPK harus dibubarkan dalam waktu 12 tahun ke depan, dan beberapa pemangkasan lainnya,” katanya.

Dikatakan Miko, revisi UU KPK ini menjadi momentum pembuktian sikap Presiden Jokowi. Pasalnya, setelah beberapa kali upaya pelemahan terhadap KPK dan pemberantasan korupsi, Presiden Jokowi tak juga menunjukan sikap dan keberpihakan yang tegas. Menurutnya, dari sudut pandang hukum, presiden dapat menolak dengan tidak menerbitkan Surpres dalam melakukan pembahasan RUU KPK.

Miko menilai, keberadaan Surpres mengkonfirmasi kesiapan dan persetujuan pihak pemerintah untuk dapat melakukan pembahasan sebuah RUU. Tentunya presiden menugaskan menteri terkait mewakili presiden. Sebaliknya jika Surpres tidak diterbitkan presiden, maka dengan tegas pemerintah mengambil sikap tidak memberikan persetujuan. “Dan menolak meneruskannya ke tahap pembahasan,” ujarnya.

Pimpinan DPR konyol
Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman mengatakan, rapat konsultasi yang akan dilakukan antara pimpinan DPR dengan presiden merupakan tindakan konyol. Pasalnya, merevisi UU KPK merupakan kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Atas dasar itu, DPR tak perlu lagi menggelar rapat konsultasi dengan pemerintah.

“Tidak perlu, konsultasi untuk apa. Pimpinan DPR itu konyol, mau konsultasi apa, itu sudah jadi kesepakatan (karena masuk Prolegnas,” ujarnya.

Benny menilai, agenda RUU KPK sebaiknya tidak dijadikan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Oleh sebab itu, ketika sudah disepakati masuk Prolegnas 2015, presiden perlu bersikap apakah akan terus maju memberikan persetujuan, atau mundur dengan tidak menerbitkan Surpres.

“Kalau revisi untuk memperlemah KPK, jelas saya dan saya yakin presiden akan menolak juga. Tapi masalahnya revisi yang memperlemah itu berasal dari presiden. Itu kopnya presiden digunakan oleh temen-temen anggota dewan untuk menggunakan usul hak inisiatif, diambil alih oleh DPR,” ujarnya.

Berbeda dengan Benny, Miko menilai, dalam pertemuan rapat konsultasi Presiden Jokowi dapat mengutarakan ketidaksetujuannya kelanjutan pembahasan RUU KPK. Menurutnya, momentum rapat konsultasi dapat dijadikan untuk menunjutkan sikap tegas menolak pembahasa RUU KPK.

“Tanpa keberpihakan yang tegas dari Presiden Joko Widodo, maka pemberantasan korupsi di Indonesia bisa semakin lemah dan perjuangan untuk mencapai Indonesia yang bebas korupsi akan semakin berat,” pungkas Miko.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info