Presiden Revisi Perpres Badan Ekonomi Kreatif
Berita

Presiden Revisi Perpres Badan Ekonomi Kreatif

Revisi bertujuan untuk memperjelas tugas dan struktur di badan tersebut.

RED
Bacaan 2 Menit
Presiden Jokowi melantik Triawan Munaf sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif, beberapa waktu lalu. Foto: Setkab
Presiden Jokowi melantik Triawan Munaf sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif, beberapa waktu lalu. Foto: Setkab

Pada tanggal 16 Juni 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2015. Perpres tersebut merupakan revisi dari Perpres No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Sebagaimana dikutip dari website setkab, revisi bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi kreatif.

Dalam Perpres perubahan ini ditegaskan, Badan Ekonomi Kreatif adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Pada Perpres sebelumnya Badan Ekonomi Kreatif tidak melalui Kementerian Pariwisata.

Dalam Pasal 2 Perpres diperjelas tugas dari Badan Ekonomi Kreatif. Pasal itu menyebutkan bahwa Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk fashion, film, animasi, dan video, fotograsi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.

Selain memperjelas tugas, Perpres yang baru ini juga mengubah struktur organisasi dari Badan Ekonomi Kreatif. Jika pada perpres yang lama deputi di Badan Ekonomi Kreatif dibantu oleh tenaga profesional. Sedangkan pada perpres yang baru, tepatnya pada Pasal 29 disebutkan deputi dapat terdiri atas paling banyak tiga direktorat.

Direktorat sebagaimana dimaksud dapat terdiri atas satu sub bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional, atau dapat terdiri atas satu sub bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak dua sub direktorat. Sementara pada Pasal 35 disebutkan, untuk melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dapat dibentuk satuan tugas yang terdiri atas tenaga profesional sesuai dengan bidang tugasnya.

“Satuan Tugas sebagaimana dapat dibentuk sesuai kebutuhan, yang diatur lebih lanjut oleh Kepala (Badan Ekonomi Kreatif, red),” demikian bunyi Pasal 35 Ayat (2,3) Perpres tersebut.

Menurut Perpres ini, Kepala Badan Ekonomi Kreatif dapat dijabat oleh pegawai negeri atau bukan pegawai negeri. Semantara Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a. atau jabatan pimpinan tinggi madya. Adapun Kepala Biro, Direktur, dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.a. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info