Acara peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM Sedunia di Istana Negara, Senin (9/12), menjadi ajang saling puji antara Ketua KPK Abraham Samad dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di hadapan para menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, Abraham menjadi pihak yang pertama melontarkan pujian.
“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah tiada henti-hentinya mendukung KPK,” ucap Abraham.
Diselingi kata sambutan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Armida Alisjahbana, Presiden SBY balik memuji KPK. SBY menyampaikan rasa apresiasi terhadap kinerja KPK dan penegak hukum lainnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Peran dan jasa KPK, lanjut SBY, sangat penting dalam pemberantasan korupsi.
"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KPK dan penegak hukum lainnya yang gigih berupaya mencegah dan memberantas korupsi," ujar SBY.
SBY juga mengapresiasi tiga prinsip yang dipegang KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu kehati-hatian, profesionalisme, dan independensi. Menurut SBY, tiga faktor itu sangat penting dalam upaya penegakan hukum seadil-adilnya di Negeri ini. Untuk itu, SBY berharap KPK terus bekerja sebaik-baiknya.
Dalam pidatonya, SBY mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan agenda berkelanjutan atau never ending goal. Upaya memberantas korupsi bukan pekerjaan yang sekali jadi. Di negara manapun, lanjut SBY, kondisinya sama bahwa upaya memberantas korupsi tidak akan pernah berhenti.
"Jangan berangan-angan 5-10 tahun lagi Indonesia bebas dari ancaman korupsi. Pemberatasan korupsi, yang juga terjadi di semua negara, harus dilakukan sepanjang masa oleh seluruh elemen bangsa," ujar SBY.
Memberantas korupsi, kata Presiden SBY, bukan hanya dengan membawa koruptor ke meja pengadilan. "Ini penting, namun juga harus bisa meniadakan sumber dan peluang terjadinya korupsi," SBY menegaskan.
Presiden SBY mengulang empat poin yang juga sudah disampaikannya pada puncak hari peringatan Hari Antikorupsi tahun lalu. Empat poin tersebut terkait peran KPK dan lembaga penegak hukum dalam pencegahan penggelapan dan kebocoran penerimaan negara.
Empat hal yang dimaksudkan, pertama antisipasi kemungkinan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. "Ini besar nilainya. Tolong dilihat betul apakah pengadaan barang dan jasa benar-benar dilaksanakan tanpa penyimpangan," ujar SBY.
Kedua, pencegahan korupsi dalam pengeluaran izin, baik di pusat maupun daerah. Jika sebelumnya korupsi banyak di pusat, saat ini di daerah pun makin marak terjadi penyimpangan pemberian izin. Hal ini tak bisa dilepaskan dari konsekuensi desentralisasi otonomi daerah. Presiden sering menerima laporan penyimpangan menjelang pilkada.
"Ketiga, KPK dan lembaga penegak hukum harus memastikan bahwa dalam penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APB Daerah (APBD) agar tidak terjadi korupsi," SBY menambahkan.
Dan yang keempat, penegak hukum harus melihat dunia perpajakan yang juga bisa menjadi sumber kebocoran penerimaan negara. "Untung si pembayar pajak, untung pegawai pajaknya, negara rugi," kata SBY.
KPK Anak-Anak
Saat menyampaikan sambutan, Abraham Samad menyebut Desember adalah bulan yang istimewa karena selain memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, KPK juga merayakan hari jadinya yang ke-10 tahun. Bagi dia, KPK di usianya yang ke-10 tahun ibarat anak-anak yang tengah beranjak remaja.
“Tetapi ketika terkait upaya pemberantasan korupsi, KPK dituntut bekerja layaknya orang dewasa. Bagi kami ini adalah sebuah tantangan,” ujar Abraham.
Dia menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan suatu pekerjaan mudah dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sebagai analogi, Abraham mencontohkan negara Singapura yang mulai memberantas korupsi sejak tahun 1950-an hingga sekarang. Walaupun dikenal sebagai negara yang bersih dari korupsi, faktanya korupsi masih terjadi di Negeri Singa tersebut.
“Potensi korupsi itu selalu ada setiap negara, karena setiap kekuasaan itu memiliki potensi korupsi,” kata Abraham.
Dalam forum yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof Armida Alisjahbana memaparkan perkembangan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Saat ini, skor IPK Indonesia adalah 3,2 dari skala 0-10.
Dikatakan Prof Armida, Semakin rendah skor IPK suatu negara maka semakin korup negara itu. Dengan skor 3,2, masyarakat Indonesia dinilai masih tidak suka antikorupsi. "Masyarakat Indonesia cenderung tidak suka antikorupsi," kata Armida dalam laporannya.
