Problem Hubungan Wali Amanat Dengan Pemegang Obligasi

Wali amanat mewakili kepentingan dan atas nama pemegang efek yang bersifat utang baik di dalam dan di luar pengadilan. Kuasa tersebut diberikan oleh undang-undang. Pemegang efek yang bersifat utang tidak dapat melakukan tindakan hukum di dalam dan maupun di luar pengadilan terkait efek yang bersifat utang yang dipegangnya.

Dengan kuasa yang demikian itu, wali amanat harus sungguh-sungguh bertugas melaksanakan kewenangannya dalam mewakili pemegang efek yang bersifat utang. Wali amanat tidak boleh lalai melaksanakan kewenangan dengan benar, apabila lalai dapat merugikan pemegang efek yang bersifat utang.

Menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan bahwa wali amanat mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas pokok wali amanat adalah mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang di manapun kepentingan tersebut dilaksanakan.

Tugas pokok wali amanat tersebut, setidaknya dapat dirinci antara lain, meliputi:

1. Melakukan analisis kemampuan dan kredibilitas emiten dalam kesanggupan membayar efek yang bersifat utang dan bunganya.
2. Melakukan penilaian kekayaan emiten yang dijadikan agunan.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap kekayaan emiten yang diadikan agunan tersebut.
4. Melaksanakan pemantauan perkembangan emiten dan memberikan nasihat kepadanya.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pembayaran efek yang bersifat utang dan bunganya kepada pemodal.
6. Bertindak sebagai agen utama pembayaran dalam menunjang kegiatan pengawasan terhadap pembayaran efek yang bersifat utang dan bunganya.
7. Bertindak sebagai pemimpin dalam rapat umum pemegang obligasi (Irsan Nasarudin, 2014, pp. 173–174; Widjaja, Gunawan & Jono, 2006, pp. 86–87).  

Tugas pokok tersebut merupakan wujud perlindungan terhadap pemegang efek yang bersifat utang dari wali amanat. Dengan tugas yang demikian, wali amanat berwenang dan berkuasa mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang di manapun yang terkait hal tersebut. Tugas-tugas pokok tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh wali amanat demi yan diwakilinya. Namun, bagaimana apabila wali amanat lalai melaksanakan tugas pokoknya yang dapat merugikan pemegang efek yang bersifat utang? Sedangkan, wali amanat mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang di manapun terkait hal tersebut.

Merujuk pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 bahwa wali amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.

Di samping itu juga, ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 jo. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pemegang efek yang bersifat utang yang mengalami kerugian dapat ganti rugi dari wali amanat akibat kelalaiannya wali amanat. Penuntutan ganti rugi tersebut dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Pemegang efek yang bersifat utang yang dirugikan secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dapat menuntuk ganti rugi kepada wali amanat.

Ketentuan Pasal 53 jo. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 merupakan manifestasi konflik antara pemegang efek yang bersifat utang dengan wali amanat. Konflik tersebut disebabkan wali amanat lalai tugas pokoknya dalam melindungi dan mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Pemegang efek yang bersifat utang tersebut dapat menagih kepada wali amanat sebagai wakilnya. Wali amanat digugat oleh yang diwakilinya yaitu pemegang efek yang bersifat utang.

Ketentuan Pasal 53 jo. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjadi ratio deciden di Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 PK/Pdt/2019 yang diputus pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019.

Dalam pertimbangan majelis peninjauan kembali mahkamah agung tersebut:

1. ..., memberikan informasi yang tidak benar tentang fakta materiil, baik dalam prospectus maupun  informasi  dalam  laporan  keuangan,  tidak menyampaikan  keadaan  materiil  sesungguhnya  atau  diberikan  dalam waktu yang tidak semestinya atau perbuatan lainnya, yang mengakibatkan kerugian pada Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. ..., membuat Surat tanggal 2  Desember  2004  (tanpa  nomor)  ditujukan  kepada  PT  Bank  Niaga Corporate Trust Division selaku Wali Amanat Tergugat XVII PT Bank Niaga Tbk seolah-olah PT Bank Global Internasional Tbk dalam keadaan sehat dengan menyatakan bahwa CAR Bank Global adalah 44,84, NPL 0,95% dan  peningkatan  laba  bersih  sebesar  30% dan  Bank  Global  dapat memenuhi  kewajibannya selaku emiten dalam pembayaran pokok dan bunga obligasi subordinasi;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pdt  2017, tanggal  31 Agustus 2017, yang membatalkan putusan judex facti tidak dapat dipertahankan karena terdapat kekhilafan hakim  dalam  memberlakukan  ketentuan  Pasal  51  ayat  (2)  Undang Undang Pasar Modal tanpa mengaitkannya dengan ketentuan Pasal  53 dan Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal, karena itu Para Penggugat mempunyai  legal  standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara  aquo,  sehingga  putusan  judex  juris harus  dibatalkan  dan  selanjutnya Mahkamah  Agung menyetujui  pendapat  dan  putusan  judex  facti dan diambil-alih untuk dijadikan pertimbangan dalam pemeriksaan peninjauan kembali. Hal ini merupakan kejelian Majelis Peninjauan Kembali dalam menengok fakta dan menghubungkan norma Pasal 53 jo. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

Berdasarkan ratio deciden di Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 PK/Pdt/2019, dapat diambil beberapa prinsip bahwa: pertama, pemegang efek yang bersifat utang diwakili oleh wali amanat baik di dalam dan maupun di luar pengadilan. Kepentingan pemegang efek yang bersifat utang diwakili oleh wali amanat. Kedua, perlu adanya keterbukaan informasi terkait fakta materiil, baik dalam prospectus maupun  informasi  dalam  laporan  keuangan, atau laporan lainnya.

Ketiga, pemegang efek yang bersifat utang memiliki legal standing di pengadilan terkait kelalaian kewenangan yang dimiliki oleh wali amanat. Wali amanat dapat digugat oleh pemegang efek yang bersifat utang, karena dianggap lalai tugas pokoknya dan dianggap merugikan pemegang efek yang bersifat utang. Dan keempat, pemegang efek yang bersifat utang dapat ganti rugi akibat kelalaian wali amanat. Wali amanat memberikan ganti rugi kepada pemegang efek yang bersifat utang akibat kelalaiannya.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya pengaturan mengenai pemegang efek yang bersifat utang dapat bertindak secara hukum baik di dalam dan maupun di luar pengadilan terkait hubungan antara pemegang efek yang bersifat utang dengan wali amanat. Dalam hal apa pemegang efek yang bersifat utang dapat bertindak secara hukum baik di dalam dan maupun di luar pengadilan.  Dan tentunya, perlu diatur waktu atau jangka waktu gugatan pemegang efek yang bersifat utang terhadap wali amanat sebagai wujud kepastian hukum. Kapan waktu pemegang efek yang bersifat utang dapat menggugat wali amanat.

*)Rumawi, Pengajar Hukum Pasar Modal pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, dan lulusan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember.