Kejadian seperti ini kan bukan yang pertama, menurut Prof Jimly apa sebenarnya yang menjadi akar masalah?
Ya, saya rasa karena akumulasi peran (PERADI, red) yang terlalu memperturutkan nafsu untuk mengkonsentrasikan semua peran dan mensentralisasikan semua kekuasaan, sambil menghindar dari negara, dari pemerintah, sehingga ini tidak ada induk seolah-olah. Jadi, seperti negara dalam negara begitu.
Sedangkan, dia (PERADI) tidak bisa mengelola sendiri sehingga pecah terus. Nah, jadi saya rasa perlu ada reinterpretasi, rekonstruksi hubungan peran antara organisasi negara dengan organisasi masyarakat. Sehingga organisasi profesional bernama PERADI itu menempatkan dirinya secara tepat di antara intermediate structure, antara state power, dengan society power, dengan civil society organization.
Jadi, PERADI ini di tengah. Dia bukan bagian dari organisasi negara pemerintah dalam arti sempit. Tapi dia juga jangan sama cara kerjanya dengan ormas. Maka struktur PERADI harus ditafsir ulang, harus dianalisa, harus direkonstruksi ulang.
Misalnya, apakah fungsi-fungsi yang dikerjakan organisasi PERADI selama ini, itu tepat dikerjakan oleh negara atau tepat dikerjakan oleh swasta? Jadi yang seharusnya yang ditangani oleh negara, ya biar negara yang urus. Yang harusnya dikerjakan oleh swasta, yang harus dikerjakan oleh masyarakat, biar masyarakat yang urus. PERADI itu jangan mengerjakan semua hal, sehingga tidak perlu rebutan resources (sumber daya).
Menurut saya, seperti kegiatan pendidikan. Itu kan bisa dikerjakan masyarakat, oleh ormas, tapi sertifikasinya, ujiannya, standardisasi kurikulumnya, itu oleh PERADI. Jadi dengan begitu ada pembagian.
Apakah rekonstruksi dan reinterpretasi bisa dilakukan tanpa mengubah undang-undang?
Ya, sebagian kita harus lihat undang-undangnya, tapi tidak melulu harus mengubah undang-undang. Sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, itu artinya boleh. Jadi kita jangan dulu mulai segala sesuatu dengan norma, tapi bangunlah dulu ide, baru nanti kita cek ke norma di undang-udangnya. Kalau memang tidak bisa tidak undang-undangnya harus diperbaiki, ya kita perbaiki.
Tapi seandainya tidak perlu pakai perbaikan undang-undang, di anggaran dasar kan bisa diperbaiki, karena anggaran dasar itu adalah konstitusinya organisasi. Di situ juga bisa mengatur hal-hal yang tidak dilarang undang-undang.
Nah, jadi kita harus menghitung dengan baik sehingga para advokat senior, tolonglah, saya mau diajak untuk berdialog untuk memikirkan dan mau membantu bagaimana memberikan dukungan informasi, dukungan pemikiran, kepada teman-teman advokat. asal ada kemauan untuk berbenah diri. Silakan.
