Dari 109 nama anggota Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto Minggu 20 Oktober 2024 malam, tercatat ada profesor hukum dari tiga kampus ternama Indonesia. Mereka adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Yusril Ihza Mahendra, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Atip Latipulhayat, dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif ‘Eddy’ Hiariej.
Tiga nama profesor hukum itu masing-masing menjabat Menteri Koordinator dan Wakil Menteri. Pelantikannya berlangsung pada hari ini Senin (21/10/2024) pagi hari untuk para Menteri dan siang hari untuk para Wakil Menteri. Berikut ini profil ringkas ketiganya.
Baca juga:
Ini Daftar Nama Menteri-Wamen di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
1. Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Yusril Ihza Mahendra lahir di Belitung, 5 Februari 1956. Ia meraih Sarjana Hukum jurusan Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum UI (FHUI) pada tahun 1983 dan nyaris meraih Sarjana Filsafat dari Fakultas Sastra (kini Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya/FIB) UI tapi tidak dituntaskan.
Studi Magister Hukum dilanjutkan pada jurusan Hukum dan Ilmu Pengetahuan Islam FHUI tapi tidak dituntaskan. Yusril melanjutkan studi di Graduate School of Humanities and Social Sciences, University of The Punjab, Lahore, Pakistan dengan gelar M.Sc. Selanjutnya gelar Ph.D. diraih dari Institute of Post Graduate Studies, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia.
Kariernya sebagai dosen di FHUI dimulai pada tahun 1984 hingga dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara pada Sabtu, 25 April 1998 dengan pidato pengukuhan berjudul Politik dan Perubahan Tafsir atas Konstitusi.
Baca juga:
Penjelasan Yusril Ihza Mahendra yang Baru Diambil Sumpah Advokat
Yusril pernah menjabat Asisten Menteri Sekretaris Negara RI (1994-1999), Anggota DPR/MPR, Menteri Hukum dan Perundang-undangan (1999-2001), Menteri Kehakiman dan HAM (2001-2004), dan Menteri Sekretaris Negara (2004-2007), serta beberapa kali menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Ad Interim. Jabatan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan kali ini adalah kali keempat yang diembannya sebagai Menteri pembantu Presiden Republik Indonesia.
Selain berkarier dosen, Yusril dikenal sebagai politisi yang cukup lama menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Ia juga aktif sebagai pengurus sejumlah organisasi masyarakat Islam seperti di Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Yusril juga aktif sebagai advokat di kantor Ihza & Ihza Law Firm.
