Ia mengungkapkan, anggaran Rp125 miliar tidak cukup untuk mendirikan bangunan di lahan Hambalang. Anggaran itu hanya cukup untuk memperbaiki kondisi lahan. Sonny diminta Wafid untuk membuat RAB yang dibutuhkan untuk membangun P3SON Hambalang. Hasilnya, anggaran yang dibutuhkan maksimum Rp1,7 triliun.
Sonny menyampaikan pendapat teknisnya kepada Wafid dalam rapat. Sonny menganggap belum ada batas-batas yang jelas dari peta lahan BPN. “Amdal juga belum ada. Sementara, untuk anggaran di DPR harus memenuhi beberapa persyaratan. Dari Rp125 miliar menjadi Rp2,5 triliun bukan perubahan yang sedikit,” ujarnya.
Selanjutnya, di lahan Hambalang masih terdapat bangunan aset-aset negara yang umurnya masih terbilang baru. Sonny berpendapat, bangunan-bangunan itu tidak mungkin dihapuskan begitu saja tanpa persetujuan Kementerian Keuangan. Akhirnya, Kemenpora menambah RAB menjadi Rp2,5 triliun dengan rencana kontrak multiyears.
Akan tetapi, Sonny tetap berpendapat bahwa gedung yang dapat dibangun di lahan Hambalang hanyalah gedung dengan volume dan prasarana yang menghabiskan anggaran maksimum Rp1,7 triliun. Gedung seharga Rp2,5 triliun tidak bisa dibangun di lahan Hambalang karena kondisi lahan memang tidak memungkinkan.
Setelah mundur dari proyek Hambalang, Sonny tidak pernah lagi mengikuti rapat-rapat dengan Kemenpora. Wafid mulai menggandeng konsultan dari PT Galeri Ide, Anggraheni Dewi Kusumastuti pada Januari 2010. Anggraheni awalnya diminta menerapkan fasilitas-fasilitas sekolah atlet junior Ragunan untuk di Hambalang.
Nyatanya, setelah peninjauan lapangan, proyek Hambalang diubah menjadi P3SON. Anggraheni malah diminta melengkapi P3SON dengan berbagai fasilitas lain. “Kami mencoba membuat site plan dari seluruh kompleks P3SON Hambalang, yang kemudian dipakai untuk mendapatkan perizinan, IMB,” tuturnya.
Anggraheni mengaku sulit membuat rancangan bangunan P3SON Hambalang. Namun, Kemenpora rupanya lebih tertarik dengan rancangan PT Metaphora Solusi Global (MSG). Meski Anggraheni sempat diminta bergabung dalam tim PT MSG, ia memilih mundur. Anggraheni mendapat kompensasi Rp400 juta.
















