Direktur Utama PT Biro Insinyur Eksakta (BIE), Ida Nuraida dan Direktur Teknik PT BIE Sonny Anjangsono diperiksa sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi Deddy Kusdinar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/11). Keduanya mengaku mundur dari proyek Hambalang karena proyek tersebut “bau”.
Ida mengatakan, semula dirinya belum mengetahui ada proyek Hambalang. Sesmenpora Wafid Muharam awalnya menawarkan proyek BSD. Kemudian, pada 2009, PT BIE mulai terlibat dalam permulaan perencanaan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor.
Proyek yang mulai dirintis sejak tahun 2006 itu, dahulu bernama proyek Pusat Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPPON). Menpora masih dijabat Adhyaksa Dault. Ida diminta membantu mengkaji lokasi dan master plan yang sudah ada. Mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB), proyek Hambalang hanya dianggarkan Rp125 miliar.
Namun, setelah melihat ke lokasi, Tim dari PT BIE menemukan banyak permasalahan. Sudah ada tiga bangunan di lahan seluas 312.448 meter persegi itu. Kondisi bangunan mesjid masih bagus, sedangkan dua bangunan lain dalam kondisi rusak tidak terawat. Jalan pecah-pecah dan kondisi tanah sering longsor.
Kemudian, Tim PT BIE yang salah satunya Sonny, membuat kajian teknis mengenai kelayakan kondisi lahan Hambalang untuk disampaikan kepada Wafid. Deddy meminta Sonny tidak mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Ida lalu menyampaikan kepada Sonny untuk mundur karena proyek Hambalang “bau”.
“Melihat kondisi yang seperti itu, sudah pasti bangunan akan naik. Kondisi tanah yang selalu longsor, labil, saya pikir tidak memungkinkan. Saya ngeri juga. Apalagi ternyata anggaran yang dibutuhkan hanya Rp1,7 miliar. Setelah kami mudur, kami kembalikan semua dokumen kepada Pak Alman, stafnya Pak Wafid,” katanya.
Sonny yang bersaksi bersamaan dengan Ida mengamini pernyataan tersebut. Menurutnya, setelah menerima satu set dokumen, design, dan master plan proyek Hambalang, Sonny langsung mencocokkan dengan kondisi lahan. Sonny mengaku selalu melaporkan pendapat teknisnya kepada Alman Hudri melalui email supaya terekam dengan baik.
Ia mengungkapkan, anggaran Rp125 miliar tidak cukup untuk mendirikan bangunan di lahan Hambalang. Anggaran itu hanya cukup untuk memperbaiki kondisi lahan. Sonny diminta Wafid untuk membuat RAB yang dibutuhkan untuk membangun P3SON Hambalang. Hasilnya, anggaran yang dibutuhkan maksimum Rp1,7 triliun.
Sonny menyampaikan pendapat teknisnya kepada Wafid dalam rapat. Sonny menganggap belum ada batas-batas yang jelas dari peta lahan BPN. “Amdal juga belum ada. Sementara, untuk anggaran di DPR harus memenuhi beberapa persyaratan. Dari Rp125 miliar menjadi Rp2,5 triliun bukan perubahan yang sedikit,” ujarnya.
Selanjutnya, di lahan Hambalang masih terdapat bangunan aset-aset negara yang umurnya masih terbilang baru. Sonny berpendapat, bangunan-bangunan itu tidak mungkin dihapuskan begitu saja tanpa persetujuan Kementerian Keuangan. Akhirnya, Kemenpora menambah RAB menjadi Rp2,5 triliun dengan rencana kontrak multiyears.
Akan tetapi, Sonny tetap berpendapat bahwa gedung yang dapat dibangun di lahan Hambalang hanyalah gedung dengan volume dan prasarana yang menghabiskan anggaran maksimum Rp1,7 triliun. Gedung seharga Rp2,5 triliun tidak bisa dibangun di lahan Hambalang karena kondisi lahan memang tidak memungkinkan.
Setelah mundur dari proyek Hambalang, Sonny tidak pernah lagi mengikuti rapat-rapat dengan Kemenpora. Wafid mulai menggandeng konsultan dari PT Galeri Ide, Anggraheni Dewi Kusumastuti pada Januari 2010. Anggraheni awalnya diminta menerapkan fasilitas-fasilitas sekolah atlet junior Ragunan untuk di Hambalang.
Nyatanya, setelah peninjauan lapangan, proyek Hambalang diubah menjadi P3SON. Anggraheni malah diminta melengkapi P3SON dengan berbagai fasilitas lain. “Kami mencoba membuat site plan dari seluruh kompleks P3SON Hambalang, yang kemudian dipakai untuk mendapatkan perizinan, IMB,” tuturnya.
Anggraheni mengaku sulit membuat rancangan bangunan P3SON Hambalang. Namun, Kemenpora rupanya lebih tertarik dengan rancangan PT Metaphora Solusi Global (MSG). Meski Anggraheni sempat diminta bergabung dalam tim PT MSG, ia memilih mundur. Anggraheni mendapat kompensasi Rp400 juta.
Selain tiga saksi tersebut, penuntut umum menghadirkan pula Wiyanto alias Win Suharjo (profesional olahraga), Tommy Apriantono (dosen), dan adik Adhyaksa Dault, Adirusman Dault yang berprofesi sebagai dokter. Adirusman menyatakan, diirnya hanya mengikuti rapat satu kali di Hotel Century pada 11 Januari 2010.
Adirusman diminta hadir sebagai konsultan oleh Lisa Lukitawati Isa dari CV Rifa Medika. Lisa menyampaikan kepada Adirusman bahwa kemungkinan ada sarana kesehatan untuk atlet. Adirusman sempat berpikir tidak perlu terlibat dalam proyek Hambalang. Akan tetapi, Wiyanto meminta Adirusman untuk sekedar memonitor.
Dalam dakwaan, Adirusman disebut menerima fee Rp500 juta dari PT Adhi Karya untuk pengurusan izin lahan Hambalang. Adirusman lantas membantah menerima uang. Adirusman merasa sudah mengklarifikasi mengenai penerimaan uang itu saat diperiksa penyidik KPK. Namun, dalam dakwaan namanya kembali muncul.
Adhyaksa Dault yang seharusnya turut diperiksa sebagai dalam sidang Deddy Kusdinar tidak jadi memberikan keterangan. Pasalnya, Adhyaksa datang terlambat, sehingga majelis hakim yang diketuai Amin Ismanto menutup sidang dan mengagendakan pemeriksaan Adhyaksa pada sidang selanjutnya.
















