PSSI Pilih ‘Abaikan’ Undang-Undang
Utama

PSSI Pilih ‘Abaikan’ Undang-Undang

Anggota DPR berpendapat selama masih mengandalkan anggaran negara, maka PSSI harus tunduk pada Undang-Undang.

M Agus Yozami
Bacaan 2 Menit
Ketua Umum PSSI Nurdin Halid saat memberikan penjelasan<br>kepada Komisi X DPR. Foto: Sgp
Ketua Umum PSSI Nurdin Halid saat memberikan penjelasan<br>kepada Komisi X DPR. Foto: Sgp

Perseteruan antara Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng, dengan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Nurdin Halid, makin memanas. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR mengenai masalah persepakbolaan nasional, Selasa (01/3), Nurdin balik menuding Menpora telah mengintervensi induk sepakbola nasional tersebut.

 

Nurdin Halid rupanya kecewa atas surat yang dikirim Menpora kepada PSSI. Ia mengatakan, pihaknya telah meneruskan surat tersebut kepada FIFA. Dalam balasannya, organisasi sepakbola dunia itu menyatakan surat Menpora itu sebagai bentuk intervensi. “FIFA menyatakan demikian. Jangankan kementerian, Undang-Undang olahraga yang diterapkan di PSSI juga termasuk intervensi,” katanya.

 

Nurdin menjelaskan, Undang-undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional tidak tepat diterapkan dalam statuta PSSI. Soalnya, Undang-Undang ini baru lahir tiga tahun lalu, sedangkan statuta FIFA lahir pada 1904 dan statuta PSSI lahir pada 2009. Terlebih, dalam Undang-Undang tersebut, Pemerintah diberi “peluang” ikut campur dalam kepengurusan PSSI.

 

Pernyataan Nurdin ini didasarkan pada disertasi yang dibuat Ketua Komisi Disiplin PSSI, Hinca Panjaitan, yang berjudul “Intervensi Negara terhadap Pengelolaan, Penyelenggaraan, dan Penyelesaian Sengketa Sepakbola Profesional di Era Globalisasi Dalam Rangka Memajukan Kesejahteraan Umum di Indonesia” (Suatu Kajian Hukum Tata Negara Mengenai Kedaulatan Negara versus Kedaulatan FIFA). Menurutnya, salah satu penguji disertasi itu justru Andi Mallarangeng sendiri.

 

Dalam kesempatan ini, Nurdin juga mempertanyakan sikap Menpora yang berlebihan dengan melakukan jumpa pers soal PSSI. Baginya, hal itu merupakan sebuah intervensi dan tonggak awal terjadinya aksi demonstrasi di kantor PSSI di Senayan. “Akibatnya, demonstran menggembok kantor PSSI dan memberikan kuncinya pada Kemenpora,” ujarnya.

 

Pernyataan Nurdin diamini oleh Sekjen PSSI, Nugraha Besoes. Menurutnya, apa yang telah dilakukan Menpora adalah bentuk intervensi yang bisa membahayakan sepakbola Indonesia. Ia khawatir, Indonesia tidak bisa berlaga dalam perhelatan SEA Games dan acara-acara olahraga internasional lainnya akibat dari kekisruhan yang terjadi selama ini.

 

Nugraha juga mengatakan, Pemerintah tidak bisa mengintervensi dengan menghentikan jabatan ketua umum PSSI sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam Statuta FIFA, hal itu adalah bentuk pelanggaran. “Menurutnya, meskipun harus dilakukan pergantian, maka harus dilakukan melalui jalan kongres untuk menentukan siapa yang cocok menjadi ketua umum,” tuturnya.

 

Seperti diketahui, belakangan banyak kalangan yang meminta Nurdin Halid untuk mundur dari jabatannya itu atau tidak dipilih lagi dalam kongres PSSI mendatang. Bahkan, desakan juga muncul dari Menpora Andi Mallarangeng.

 

Anggaran Negara

Dalam rapat dengar pendapat di tempat yang sama, Senin (28/2), Andi mengatakan, Pemerintah telah meminta PSSI untuk mematuhi peraturan yang berlaku terkait polemik pemilihan ketua umum di institusi tersebut. Ia berharap, PSSI segera melakukan koreksi sesuai dengan undang-undang dan organisasi. Jika hal itu tidak dilakukan, Pemerintah akan menjalankan wewenangnya sesuai aturan berlaku.

 

Hal ini, kata Andi, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Utut Adianto mengkritikpenjelasan Nurdin. Ia menganggap, PSSI selalu memakai tameng statuta FIFA untuk berlindung dari intervensi pemerintah. Menurutnya, selama PSSI masih didanai pemerintah, maka lembaga ini harus tunduk pada undang-undang.

 

“PSSI masih mendapat pendanaan dari pemerintah. Jadi sudah seharusnya menaati undang-undang yang berlaku di sini, bukan selalu berpatokan pada aturan FIFA” ujarnya.

 

Dikatakan Utut, peraturan FIFA tak bisa disamaratakan di seluruh dunia. Di negara-negara lain, Sepakbola sudah jadi industri dan tidak membutuhkan bantuan pemerintah. Tapi di Indonesia, keberlangsungan olahraga ini sangat dibantu oleh APBN, APBD, bahkan Kemenpora.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info