Perkara gugatan PT Pelayaran Manalagi terhadap PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk diputus Kamis (21/10). Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai FX Jiwo Santoso mengabulkan gugatan PT Pelayaran Manalagi.
Sengketa ini terjadi karena PT Asuransi Harta Aman Pratama menolak klaim kebakaran kapal yang diajukan oleh PT Pelayaran Manalagi. Padahal, perusahaan asal Surabaya itu terikat perjanjian asuransi Marine Hull and Machinery Policy yang berlaku setahun terhitung sejak 31 Oktober 2005.
Sesuai perjanjian, obyek pertanggungan adalah kapal kargo KM Bayu Prima dengan nilai pertanggungan AS$1,2 juta. Atas pertanggungan itu, PT Pelayaran Manalagi telah membayar premi sebesar AS$16.778.
Pertanggungan itu meliputi antara lain kebakaran, ledakan, kecelakaan dalam pemuatan atau pembongkaran muatan atau bahan bakar dan kelalaian dari nahkoda, perwira, kru kapal atau pandu.
Pasca penandatanganan polis asuransi, KM Bayu Prima berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Batu Ampar, Batam, dan Pelabuhan Belawan, Medan. Sesampainya di Pelabuhan Batu Ampar, 4 Mei 2006, KM Bayu Prima mengalami kebakaran.
Sepekan pasca kebakaran, PT Pelayaran Manalagi mengajukan klaim ke PT Asuransi Harta Aman sesuai nilai pertanggungan. Namun, klaim itu ditolak dengan alasan penempatan barang berbahaya tidak sesuai dengan rekomendasi dan jumlah kargo yang diangkut melebihi izin Syahbandar.
Waktu pembuatan kapal juga dipermasalahkan PT Asuransi Harta Aman. Berdasarkan data perusahaan asuransi, KM Bayu Prima dibuat pada 1973, sedangkan dalam polis dinyatakan dibuat pada 1979.
Dari hasil pemeriksaan independent marine surveyor PT Abadi Cemerlang, ditemukan fakta bahwa meski kapal memuat barang berbahaya, paraffin dan carbon raiser, bahan itu tidak menimbulkan panas sebagai dasar potensi kebakaran.
PT Abadi Cemerlang juga menyatakan kecelakaan yang dialami KM Bayu Prima ini layak diklaim (claimable). Hasil pemeriksaan PT Abadi itulah yang menjadi pegangan PT Pelayaran Manalagi untuk mengklaim asuransi, dan PT Asuransi Harta wajib membayar.
Dalam pertimbangannya, majelis beranggapan PT Pelayaran Manalagi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Majelis hakim menyatakan PT Asuransi Harta Aman telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, sehingga gugatan Pelayaran Manalagi harus diterima.
PT Asuransi Harta Aman harus membayar klaim sejumlah AS$843.200. Tak hanya itu, majelis juga mengabulkan permohonan PT Pelayan Manalagi untuk ganti rugi terhadap potensi keuntungan sejumlah Rp14.306.040.000. Untuk denda keterlambatan, Majelis menentukan sebesar 6 persen dari AS$843.200 per tahun, terhitung sejak gugatan diajukan sampai dibayar.
Ditemui usai sidang, kuasa hukum PT Pelayaran Manalagi Rosidi menyambut baik putusan majelis. Menurutnya, klaim yang diajukan kliennya jelas claimable berdasarkan penilaian surveyor yang disepakati oleh kedua pihak. Ketika hasilnya claimable seharusnya diakui dan dituruti.
Sementara, kuasa hukum PT Asuransi Harta Aman, Venny Damanik enggan memberikan keterangan.
















