Untuk hakim karir, meskipun dari segi jumlah masih dapat diutak-atik, namun persoalan pergantian majelis sesungguhnya bukan saja dilihat dari faktor jumlah. Yang paling penting, tutur Djoko, harus ditemukan alasan untuk mengganti mereka. Alasan untuk mengganti majelis ‘kan sudah diatur dalam UU. Kita tunggu saja proses di PT, ujar Djoko.
Terkait kemungkinan pergantian majelis, beberapa waktu yang lalu Rifqi Sjarief Assegaf, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), menyatakan Seharusnya yang mayoritas (hakim ad-hoc, red) yang dipertahankan. Terlepas dari itu, hanya ketiga hakim ad hoc itu lah yang saat ini telah bertugas di Pengadilan Tipikor.
Busyro memandang soal pergantian majelis bukan kewenangan KY. Menurut pandangan mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta itu, PT adalah institusi yang tepat untuk mengganti atau tidak mengganti majelis.
