PTUN Perlu Didorong untuk Berikan Keadilan Substantif
Terbaru

PTUN Perlu Didorong untuk Berikan Keadilan Substantif

Pendekatan hukum perdata perlu diubah menjadi pendekatan hukum publik dalam sistem hukum acara peradilan tata usaha negara. Perlu memperjuangkan perubahan regulasi.

Muhammad Yasin
Bacaan 3 Menit

Logika hukum publik
Richo berharap terjadi perubahan perspektif di lingkungan PTUN, dari perspektif hukum acara perdata menjadi hukum publik. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara – telah diperbarui kedua kalinya dengan UU No. 51 Tahun 2009 - menyebutkan hukum acara yang dipergunakan mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan untuk perkara perdata di Peradilan Umum. Bedanya, hakim PTUN berperan aktif dan gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN objek sengketa. 

Jadi persoalan, adopsi perspektif perdata ini membawa konsekuensi yang belum tentu sejalan dengan logika hukum publik. Misalnya, kerugian nyata telah dijadikan sebagai alasan hakim menolak gugatan warga. Legal standing warga mengajukan gugatan dihubungkan dengan kerugian atau dampak nyata suatu KTUN dan/atau tindakan. Dengan menggunakan kacamata perdata, alasan tersebut mungkin dapat dibenarkan. Lain halnya dengan logika hukum publik. 

“Dalam logika hukum publik, kerugian perlu dianggap ada jika dengan penalaran yang wajar keputusan atau tindakan pemerintah memang akan merugikan pemohon,” paparnya.

Apabila perubahan paradigma perdata ke hukum publik itu tidak dilakukan, maka peran PTUN kurang sentral sebagai pengadil, terutama pada isu-isu pembangunan, sekaligus sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif. “Perlu memperjuangkan perubahan regulasi dan membangun kesadaran kritis baru,” tegasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info