Di tempat terpisah, Wakadiv Humas Mabes Polri Sulistyo Ishak menghargai masukan dari mantan rekan sejawatnya ini. “Kami apresiasi masukan dari teman-teman dan masyarakat. Kami hargai,” tegasnya. Namun, ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Saya tak ingin masalah ini menjadi tambah kabur,” tuturnya.
Transparansi
Selain itu, Alfons juga mengkritik proses penyidikan yang tidak transparan. “Supaya profesional dan adil, harus transparan dong,” ujarnya. Ia mengatakan berubah-ubahnya tuduhan terhadap Bibit-Chandra menandakan tidak transparannya proses penyidikan. Ia meminta agar proses penyidikan harus dibuka kepada publik.
Namun, sikap Mabes Polri memang berbeda. Terkait bukti penahanan, Wakabareskrim Mabes Polri Dikdik M Arief Mansyur secara tegas tak akan mengungkapkan bukti-bukti yang mereka miliki kepada publik. “Itu teknis. Kalau bicara bukti, kita tunggu di pengadilan. Kita berhak menyimpan dan tidak membuka semua telanjang bulat,” ujarnya ketika mengumumkan penahanan Bibit-Chandra.
Sikap Mabes Polri ini diamini oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa. Menurut Harifin, penyidikan memang tidak boleh transparan. “Kalau masih di penyidikan masak mau dibuka semua. Nanti tersangkanya lari semua,” ujarnya. Ia berpendapat transparansi baru bisa dilakukan bila kasusnya sudah sampai ke pengadilan.
Alfons mengakui dalam penyidikan memang ada yang bisa dibuka, ada juga yang harus ditutupi. Namun, yang perlu transparan adalah pasal yang disangkakan ke tersangka. “Pasal yang dituduhkan itu harus jelas. Ini menyangkut hak seseorang,” pungkasnya.
Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah terus mendapat dukungan dari masyarakat. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam komunitas Cinta Indonesia Cinta KPK (CICaK) bahkan sampai menggelar aksi menolak penahanan Bibit-Chandra. Sekitar seratus orang dari Komunitas CICaK membagikan pita hitam sebagai tanda duka di Bundaran Hotel Indonesia, Senin (2/11).
Ternyata bukan hanya masyarakat biasa yang menolak penahanan Bibit-Chandra. Dua mantan perwira polisi pun menolak langkah yang diambil oleh kepolisian itu. Seorang purnawirawan polisi, Alfons Loemau menilai penahanan Bibit-Chandra itu mengada-ada. “Tuduhannya tidak jelas,” ujar mantan polisi yang seangkatan dengan Kapolri Bambang Hendarso Danuri ini, di Jakarta.
Alfons mengatakan, penyidik tak punya rencana yang jelas dalam menyidik perkara Bibit-Chandra. Sangkaan terhadap keduanya pun kerap berubah. Dari pemerasan, penyalahgunaan wewenang sampai penyuapan. “Kalau tidak jelas, berarti action plan berikutnya akan rumit,” kritiknya.
Mantan polisi Kombes (Purn) Bambang Widodo Umar pun berpendapat senada. Ia berharap pimpinan Polri dapat lebih bijaksana mendengarkan suara dari masyarakat sehingga tak perlu memaksakan kasus ini. “Polisi kan bukan hanya penegak hukum normatif, tapi juga harus dapat memahami kemaslahatan masyarakat,” jelasnya.
Pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini mengaku masih percaya banyak polisi yang tidak setuju dengan langkah penyidik. Imbasnya, mereka pun ikut dicaci oleh masyarakat. “Kami sayang pada mereka. Tak semua punya pikiran seperti itu,” ujarnya. Ia pun meminta para polisi yang reformis itu tidak patah semangat untuk berjuang di dalam.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane juga mengungkapkan internal kepolisian sebenarnya terpecah dalam menyikapi penahanan Bibit-Chandra. “Polisi yang reformis tidak setuju dengan penahanan itu,” ungkapnya. Para polisi yang reformis itu, lanjut Neta, menilai Bibit-Chandra sangat kooperatif dalam penyidikan sehingga tak perlu ditahan. Namun, suara polisi reformis ini seakan hilang.
