Sidang praperadilan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto berakhir dengan tidak diterimanya legal standing atau kedudukan hukum pemohon. Dalam hal ini, pemohon praperadilan terdiri dari dua komunitas, yakni kelompok LSM yang dikuasakan kepada Egi Sudjana dkk dan OC Kaligis dkk.
Menurut hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Kusno (hakim untuk permohonan Egi dkk), sejumlah LSM -menamai dirinya Lepas, Hajar, dan PPMI- yang diwakili Egi dkk, tidak masuk dalam kategori pihak ketiga berkepentingan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Memang, dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur peran serta masyarakat. Namun, dalam UU itu, tidak diatur mengenai hak gugatnya.
Oleh sebab itu, pemohon dianggap hakim bukanlah sebagai pihak yang berkapasitas untuk mengajukan permohonan praperadilan terhadap SKPP yang diterbitkan penuntut umum Chandra dan Bibit. Dengan demikian, permohonan praperadilan dinyatakan hakim tidak dapat diterima.
Senada dengan Kusno, hakim permohonan praperadilan yang diajukan OC Kaligis dkk, Tahsin berpendapat sama. Menurutnya, permohonan praperadilan OC Kaligis dkk tidak dapat diterima, karena pemohon bukanlah pihak yang berkapasitas untuk mengajukan praperadilan terhadap SKPP.
Oleh karena tidak diterimanya permohonan itu, massa pendukung Lepas, Hajar, dan PPMI meluapkan kekecewaannya. Mereka berteriak-teriak kesal atas putusan hakim. "Supremasi hukum telah mati!" seloroh mereka. Mereka memperdebatkan putusan hakim yang dinilai telah mencederai rasa keadilan publik.
Ketidakpuasan mereka diteruskan dengan berbondong-bondong berusaha menemui hakim yang memutus permohonan tersebut. Namun, niat untuk bertemu hakim itu urung dilakukan, meski mereka tetap berteriak-teriak. Puluhan Polisi yang sedari awal berjaga-jaga untuk di PN Selatan pun langsung melakukan pengamanan. Sehingga, untuk sementara, kondisi yang memanas dapat diredam.
Namun, tidak begitu dengan massa Stigma -juga pendukung pencabutan SKPP Chandra dan Bibit. Sejumlah pemuda yang melakukan aksi di depan pagar PN Jaksel itu melakukan pengerusakan. Mereka menggedor-gedor dan menendang-nendang pagar bangunan PN Jaksel, hingga jebol.
Aksi cukup anarkis yang merusak itu, ternyata belum akan disikapi PN Jaksel. "Kita serahkan ke Polisi saja. Pengamanan kan sudah kita mintakan ke Polisi. Sampai saat ini pengadilan belum akan mengambil sikap. Kita wait and see dulu lah," kata Ida Bagus Dwiyantara, Humas PN Jaksel.
Padahal, ketika pengerusakan itu terjadi Polisi sedang melakukan pengamanan. Namun, para pelaku pengerusakan tidak ditindak. Atas sikap Kepolisian ini, bisa jadi ada anggapan bahwa Polisi melakukan pembiaran. Tapi, Ida Bagus tidak mempermasalahkan itu.
"Kalau menghadapi massa kan sulit juga. Ya, ibarat api, kalau disiram bisa jadi malah tambah besar ya. Untuk itu, sampai saat ini kita serahkan saja dulu kepada Polisi. Polisi mengambil tindakan seperti apa? Kita serahkan ke Polisi," ujarnya.
