Ketika memberikan pandangan atas peluncuran edisi kedua Pemantauan Global Status Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Jakarta 18 Oktober lalu, Ahmad Sofian menyebutkan perdagangan anak-anak untuk tujuan eksploitasi seks masih mengkhawatirkan. Koordinator Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Anak (ECPAT) Indonesia itu mengutip estimasi ILO, sekitar seratus ribu perempuan anak dan perempuan diperdagangkan setiap tahun.
Bahkan data UNDOC memperlihatkan sekitar 2,4 juta orang dari 27 negara menjadi korban eksploitasi. “Perdagangan manusia benar-benar menjadi fenomena global dan suatu kejahatan yang mempenagruhi hampir setiap bagian dunia,” jelas UNDOC, badan PBB yang mengurusi obat-obatan dan kriminal, dalam pernyataannya 10 Oktober lalu.
Kerisauan Sofian dan UNDOC dalm konteks Indonesia bukan tanpa alasan. Pada pertengahan Juli lalu, polisi berhasil membongkar perdagangan tiga orang gadis asal Bandung. Ketiga ABG dijadikan pekerja seks komersial di salah satu kawasan lokalisasi di Pekanbaru, Riau. Berulangkali polisi berhasil mengungkap perdagangan anak-anak ‘baru gede’ untuk dijadikan pekerja seks di daerah yang jauh dari tempat tinggal mereka. Sebagian pelaku dibawa ke pengadilan. Bagaimana sikap pengadilan?
ECPAT, PBH Peradi, dan IOM pernah membahas masalah ini di Surabaya Juli lalu. Hakim Agung Salman Luthan menegaskan dari 10 kasus human trafficking yang diteliti, payung hukum yang dipakai untuk menjerat pelaku masih berbeda. Ada yang langsung memakai UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ada pula yang menggunakan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Salman Luthan menambahkan pelaku kasus perdagangan orang yang divonis bebas di tingkat pertama umumnya dinyatakan bersalah di tingkat Mahkamah Agung. Bukan hanya itu. “Pidana yang dijatuhkan Mahkamah Agung cenderung lebih berat daripada pidana yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding,” paparnya.
Mari kita lihat putusan-putusan pengadilan. Pengadilan Negeri Tulungagung pernah menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada terdakwa MARS bin Sgt pada awal Juni 2010. Pengadilan Tinggi menguatkan putusan itu. Mahkamah Agung berbuat serupa, bahkan menambahkan pertimbangan yang memberatkan posisi terdakwa.
Menurut majelis hakim agung HM Imron Anwari, H Achmad Yamanie, dan Prof Surya Jaya, perbuatan terdakwa memaksa korban melayani puluhan pria untuk bersetubuh sangat tidak manusiawi. Terdakwa bukan hanya memperdagangkan dan menyetubuhi, tetapi juga melakukan kekerasan fisik kepada korban. Hukuman 15 tahun, kata majelis, “sudah setimpal” (putusan no. 1669 K/Pid.Sus/2010).
Salah satu kasus dimana hukuman diperberat Mahkamah Agung adalah dalam perkara No. 708K/Pid.Sus/2009. Semula, Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kepulauan Riau hanya menghukum terdakwa HA bin AS satu tahun penjara dan denda Rp120 juta. Pengadilan Tinggi menguatkan putusan tersebut. Tetapi Mahkamah Agung menyatakan hukuman minimal untuk tindak pidana perdagangan orang adalah tiga tahun sesuai tuntutan jaksa. Majelis hakim HM Imron Anwari, Zaharuddin Utama, dan Timor P Manurung menjatuhkan hukuman tiga tahun plus denda Rp120 juta.
Contoh lain adalah kasus perdagangan orang yang ditangani PN Bengkulu. Terdakwa Sus binti Sar terbukti merekrut orang untuk dijadikan PSK. Jaksa menuntut terdakwa dihukum tujuh tahun. Pengadilan tingkat pertama menghukum terdakwa tiga tahun, dan kemudian dinaikkan menjadi 3,5 tahun di tingkat banding ditambah denda Rp150 juta. Salman Luthan menjadi hakim anggota dalam perkara ini mendampingi hakim agung lain Imam Haryadi dan Mansyur Kertayasa. Majelis sependapat dengan jaksa bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban sehingga terdakwa layak dihukum berat. Terdakwa akhirnya dihukum tujuh tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider dua bulan kurungan.
Pada 2009 silam, PN Tangerang pernah membebaskan terdakwa GP alias II alias Ociv. Hakim mengatakan terdakwa tidak terbukti memperdagangkan bayi. Jaksa mengajukan kasasi karena menganggap hakim tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Majelis hakim agung dipimpin Rehngena Purba, HM Taufiq, dan Djafni Djamal menyatakan terdakwa terbukti melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Vonis yang dibacakan pada 2 Februari 2011 lalu menyatakan terdakwa dihukum enam tahun penjara dan denda Rp120 juta.
Namun tak semua terdakwa perdagangan orang masuk bui. Putusan Mahkamah Agung No 2561 K/Pid.Sus/2009 justru menyatakan kasasi JPU tidak dapat diterima karena jaksa tak dapat membuktikan bahwa putusan judex factie adalah bebas murni. Putusan itu dijatuhkan pada April 2011 oleh majelis hakim dipimpin Moegihardjo (almarhum), Takdir Rahmadi, dan Suwardi.
Dalam perkara lain, PN Kisaran, Sumatera Utara, pernah menjatuhkan vonis bebas kepada seorang perempuan yang didakwa melakukan perdagangan anak. Majelis hakim agung pada 17 Maret 2011 lalu juga menyatakan kasasi dari jaksa tidak dapat diterima.
Meskipun pengadilan menjatuhkan vonis berat kepada para pelaku, Ahmad Sofian berharap korban juga tak dilupakan. Apalagi jika korban adalah korban perdagangan anak untuk tujuan seks komersial. Perhatian dan penanganan terhadap korban sangat perlu. “Karena intervensi pada anak sangat berbeda dengan intervensi pada orang dewasa,” ujarnya.
