Rakernas Mahkamah Agung (MA) 2010 di Balikpapan salah satunya akan memfokuskan pada evaluasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Demikian Ketua MA Harifin A Tumpa usai membuka Rakernas MA di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (11/10).
“Dalam Rakernas kita akan fokus soal pemberian bantuan hukum. Diharapkan nanti dari peserta Rakernas akan menyampaikan apakah menemui kendala dalam menjalankan program ini,” kata Ketua MA Harifin Tumpa saat menjawab pertanyaan hukumonline. Peserta Rakernas ini adalah para pejabat di lingkungan MA, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dari lingkungan peradilan umum, agama, militer dan Tata Usaha Negara.
Harifin menegaskan bantuan hukum kepada masyarakat miskin kini lebih dipermudah. Sebab para pencari keadilan tak diharuskan memberikan surat keterangan miskin dari kelurahan/kepala desa. “Sekarang jika pengadilan menilai kondisi seseorang itu membutuhkan bantuan hukum, maka pengadilan akan memberikan bantuan hukum cuma-cuma,” kata Harifin.
Selain itu, lanjut Harifin, komitmen MA dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin juga ditunjukkan lewat anggaran bantuan hukum. ”Tahun ini pengadilan umum sudah mendapat dana sebesar Rp100 miliar, pengadilan agama lebih dari Rp30 miliar, PTUN Rp230 miliar.”
Untuk mengingatkan, pada 30 Agustus 2010 lalu, MA mengeluarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 yang mengamatkan pembentukkan Posbakum di tiga lingkungan peradilan yakni pengadilan umum, pengadilan agama, dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Pemberian bantuan hukum ini diperuntukkan bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
Terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi, Anggara mengapresiasi dikeluarkannya SEMA. Ia berpendapat Surat Edaran ini seyogianya tak akan mempersulit masyarakat miskin untuk beroleh bantuan hukum secara cuma-cuma.
Salah satu indikasinya, lanjut Anggara, para pencari keadilan cukup membuat surat pernyataan tidak mampu. Sementara surat keterangan tidak mampu dari kelurahan bukan lagi syarat mutlak. “Bayangkan saja bagaimana nasib masyarakat miskin yang tak punya Kartu Tanda Penduduk? Mereka pasti sulit mendapat surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Sedangkan saat ini masyarakat miskin cukup membuat surat pernyataan mengakui dirinya miskin,” kata Anggara kepada hukumonline.
