Penegak Hukum Akan Bentuk Peraturan Bersama tentang Penyadapan
Berita

Penegak Hukum Akan Bentuk Peraturan Bersama tentang Penyadapan

Komisi III akan mempertimbangkan kemungkinan menggelar rapat konsultasi dengan presiden.

Sam
Bacaan 2 Menit

 

Benny menyambut baik tekad Polri, Kejaksaan, dan KPK yang ingin bersinergi. Namun, ia  mengingatkan bahwa penyadapan bukan berarti tidak boleh sama sekali. Kewenangan penyadapan, kata Benny, tidak menjadi masalah selama dijalankan dengan benar dan tidak dimanfaatkan untuk melemahkan penegak hukum lainnya.

 

Rapat konsultasi

Butir kesimpulan lainnya, Komisi III akan mempertimbangkan untuk menggelar rapat konsultasi dengan presiden. Kesimpulan ini berawal dari gagasan Trimedya Panjaitan. Anggota Komisi III ini mengatakan rapat konsultasi perlu digelar untuk membahas bagaimana mensinergikan ketiga institusi penegak hukum ke depannya.

 

“Komisi III DPR RI meminta kepada pimpinan dewan agar segera dilakukan pertemuan antara pimpinan DPR, pemimpin fraksi, pimpinan Komisi III dengan presiden dan mengundang pimpinan KPK dan Kapolri dan Jaksa Agung dalam kaitan sinergitas,” ujar Trimedya.

 

Meskipun dimasukkan dalam kesimpulan, Benny memandang usulan rapat konsultasi harus dibicarakan terlebih dahulu di dalam rapat yang bersifat tertutup. Pernyataan Benny didukung oleh mayoritas anggota komisi III lainnya. “Diputuskan dan dibahas terlebih dahulu di rapat internal Komisi III,” ujarnya sambil mengetuk palu.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info