Menurut Victor, ketertutupan proses uji materi di MA disebabkan adanya kekeliruan pemahaman terhadap pemaknaan original jurisdiction MA. Khususnya, kekeliruan pemahaman terhadap Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yakni pemahaman peran MA hanya sebagai pengadilan judex jurist.
“Jadi (pemahamannya) tidak mungkin pemeriksaan persidangan dihadiri para pihak untuk dimintai keterangan dan didengar keteranganya dalam persidangan di MA. Ini pernah disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas MA yang dikutip media beberapa waktu lalu.”
Meski begitu, bila dicermati Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 terdapat dua kewenangan original (original jurisdiction) yang dimiliki MA. Pertama, peran dalam menjalankan kewenangan sebagai pengadilan judex jurist yaitu mengadili perkara pada tingkat kasasi. Kedua, perannya dalam menjalankan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
Hanya saja, kata Victor, kewenangan MA sebagai judex jurist tidak melanggar asas audi et alteram partem, hakim memberi kesempatan/hak para pihak untuk didengar keterangannya secara adil termasuk menghadirkan saksi dan ahli. Sebab, kesempatan ini telah diberikan pada sidang secara terbuka di pengadilan tingkat pertama (judex factie).
Sedangkan kewenangan saat mengadili perkara uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU, MA telah melanggar asas audi et alteram partem karena putusan dalam proses persidangan uji materi di MA bersifal final dan mengikat. Artinya, tidak ada atau tersedia upaya hukum keberatan atas putusan uji materi.
Atas dasar itu, Victor meminta kepada Mahkamah agar Pasal 31A ayat (1) UU MA dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “proses pemeriksaan dalam persidangan atas permohonan keberatan hak uji materi dilakukan dengan dihadiri para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.”
Sebagai informasi, MK pernah menolak pengujian Pasal 31A ayat (4) huruf h UU MA terkait mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di MA. Dalam putusan MK No. 30/PUU-XIII/2015 ini, Mahkamah menyimpulkan ketentuan yang mengatur mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU seperti diatur Pasal 31A ayat (4) huruf h UU MA tidak bertentangan dengan UUD 1945.
