Pandangan itu disampaikan Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Muhnur Satyahaprabu di Jakarta, Senin (20/10). Muhnur secara khusus menyinggung reklamasi Teluk Benoa, Bali. Walhi menduga transparansi proses reklamasi tak terpenuhi, dan semua masyarakat yang terkena dampak tak dilibatkan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Muhnur, Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan pertemuan teknis reklamasi itu dengan manajemen PT Tirta Wahana Bali International (TWBI), 17 Oktober lalu. Pertemuan itu ditengarai membahas analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) reklamasi pantai Teluk Benoa.
Muhnur mengingatkan, secara normatif, warga terkena dampak langsung wajib dilibatkan dalam proses Amdal. Kewajiban itu diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, dan Keputusan Kepala Bapedal No. 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal.
“Jika Kementerian Lingkungan Hidup mengingkari kewajibannya (tidak melibatkan masyarakat yang terkena dampak,-red) maka proses Amdal cacat prosedural,” kata Muhnur dalam jumpa pers di kantor Walhi di Jakarta, Senin (20/10).
Anggota Tim Advokasi Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Ridwan Bakar, menilai kewajiban pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses Amdal dalam rangka reklamasi Teluk Benoa tidak terpenuhi. Sebab, sampai sekarang Kementerian Lingkungan Hidup belum mengajak seluruh masyarakat yang terkena dampak untuk membahas Amdal.
Merujuk peraturan Ridwan menjelaskan ada empat hal kenapa masyarakat wajib dilibatkan dalam perumusan Amdal. Pertama, masyarakat harus mendapat informasi dari rencana usaha dan kegiatan yang dimaksud. Kedua, masyarakat perlu memberikan pendapatnya dalam proses Amdal. Ketiga, masyarakat layak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Keempat, masyarakat berhak memberikan saran dan masukan. “Jika itu tidak diakomodasi maka proses Amdal itu cacat prosedural,” pungkasnya.
Muhnur menjelaskan hingga kini masih ada penolakan masyarakat atas reklamasi Teluk Benoa. Ia berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap penolakan itu. Jika tetap mengabaikan partisipasi masyarakat, dan pemerintah tetap memberikan izin, Tim Advokasi berniat melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kalau izin itu dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup nanti akan kita gugat izin itu Ke PTUN,” ujar Ridwan.
















