Kali ini merupakan hari kedua uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diselenggarakan oleh Komisi XI DPR. Fit and proper test ini adalah tindak lanjut dari uji kelayakan dan kepatutan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dari hasil pengujian, DPD merekomendasikan tiga nama dari 22 calon yang patut menduduki kursi BPK. Ketiga calon tersebut adalah, Eddy Rasyidin, Rini Purwandari dan Hekinus Manao. Namun, rekomendasi tersebut belum tentu dipilih DPR. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, hal tersebut dikarenakan mekanisme pemilihan para calon diserahkan komisi kepada masing-masing fraksi dan anggota dewan.
“Dipertimbangkan melalui mekanisme anggota dan fraksi. Mereka boleh memilih tiga nama dan boleh tidak memilih tiga nama hasil DPD,” ujar Harry di Komplek Parlemen di Jakarta, Rabu (19/6).
Ia mengatakan, dari 22 calon, satu di antaranya melayangkan surat pengunduran diri dari pencalonan. Calon tersebut adalah mantan Anggota DPR dari PKS M Misbakhun. Menurut Harry, surat pengunduran diri Misbakhun tiba di Komisi XI kemarin, Rabu (18/6). Alasan pengunduran diri karena Misbakhun ingin berkonsentrasi untuk mengikuti pemilihan umum legislatif. “Tapi saya tidak tahu dari partai mana,” katanya.
Hingga kini, Harry belum bisa memastikan calon mana yang berpeluang terpilih menggantikan posisi Taufiqurrahman Ruki yang akan pensiun. Intinya, dewan mencari calon yang berkompeten, profesional dan memiliki rekam jejak yang bagus. Ia sadar, dalam mencari calon Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota BPK kali ini tak ada penelusuran rekam jejak.
Padahal, lanjut Harry, penelusuran rekam jejak bsia menjadi informasi yang baik bagi dewan sebelum memilih calon. Alasan tak adanya penelusuran rekam jejak lantaran posisi yang dipilih hanyalah anggota. Bukan pucuk pimpinan seperti halnya Gubernur Bank Indonesia (BI) atau Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pemilihan calon anggota BPK dinilai sebagian besar anggota Komisi XI sama seperti memilih Deputi Gubernur BI. Namun, Harry lebih sepakat agar tiap fit and proper test yang dilakukan sebelumnya harus ditelusuri dahulu rekam jejak para calon. “Saya dukung itu, tidak ada salahnya,” katanya.
