Guru besar ilmu manajemen pemerintahahan Universitas Pajajaran, Prof Dr. Hermaya, menyatakan bahwa walaupun UU No 22 Tahun 1999 memberikan otonomi yang luas kepada daerah, tetapi Polri sampai saat ini masih berada di bawah Departemen Pertahanan dan akan ditentukan kemudian sesuai dengan UU Kepolisian yang baru.
Karena kedudukannya tersebut, tugas kepolisian merupakan tugas-tugas dekonsentrasi. Pasalnya, bidang pertahanan keamanan merupakan kewenangan inklusif pusat. Namun setelah berpisah dengan TNI, maka kondisi ini memberikan peluang untuk mereposisi peranan Polri sebagai aktor utama di depan untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Hermaya berpendapat, kesempatan ini semakin besar. Hal ini dikarenakan karena fungsi-fungsi ketentraman dan ketertiban sudah ada di daerah karena merupakan fungsi yang melekat pada kepala daerah.
Namun, Hermaya mengingatkan dalam teknis pelaksanaannya tetap dipegang oleh pihak kepolisian. "Dalam hal ini kepala daerah tidak mempunyai wewenang langsung atas aparat kepolisian kecuali fungsi koordinasi," kata Hermaya dalam seminar masalah kemandirian dan profesionalitas Polri di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 25 November 2000.
Untuk itu, menurut Hermaya, perlu dipikirkan konsep pemberdayaan kepolisian di daerah dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui dukungan program ketentraman dan ketertiban dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Selain itu, kata Hermaya, perlu juga dikembangkan suatu pemikiran atau konsep operasional dengan beberapa alternatif.
Pertama, walaupun secara legal formal Polri masih di bawah naungan Dephan dan bertanggungjawab kepada Presiden, tetapi secara operasional di bawah Gubernur Kepala Daerah. Kedua, dapat juga Polri di bawah Depdagri dan Otonomi Daerah, kemudian di daerah diperbantukan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai wakil pemerintah pusat.
Perlu banyak perbaikan
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPR, Yasril Ananta Baharuddin, melihat sorotan kepada Polri lebih ditegaskan saat Polri secara resmi berpisah dari TNI pada 1 Juli 1999 lalu. "Usaha Polri hingga kini untuk memperbaiki citranya di mata masyarakat tampaknya belum menunjukkan hasil berarti," ungkap Yasril.
Justru kenyataannya, menurut Yasril, kondisi saat ini menunjukkan pandangan masyarakat terhadap korps kepolisian masih cenderung negatif dan menganggap kinerja dan profesionalisme polisi masih belum memadai seperi yang diharapkan. "Dalam menghadapi masalah otonomi daerah yang semakin luas pada tahun 2001 nanti, perlu adanya reposisi Polri dalam menghadapi tuntutan profesionalitas," kata Yasril.
Hal senada juga disampaikan oleh Hermaya. Ia mengemukakan bahwa Kepolisian Daerah dituntut meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kinerjanya agar dapat melakukan deteksi dini terhadap faktor-faktor yang dapat menimbulkan gangguan secara lokal.
Reposisi Polri demi profesionalitas memang membutuhkan dukungan yang tidak kecil, baik dana maupun personil. Dari ketersedian SDM saja, berdasarkan data yang ada, jumlah personel Polri saat ini baru mencapai 220.000 orang dengan rasio 1: 1.200.
Padahal sesuiai standar PBB, rasio polisi seharusnya 1:500, dan hal ini pernah dicapai Indonesia pada tahun 1950-an. Jelaslah perbandingan polisi dengan penduduk di Indonesia sangatlah tidak ideal. Bandingkan saja dengan India, 1:700, Pakistas 1:600, Singapura 1:400 dan Hongkong 1:250.
Dengan rasio yang ada, polisi di Indonesia tentu harus bekerja keras. Namun di sisi lain, personil yang besar tentu butuh dana besar. Ini tentu pekerjaan rumah yang besar bagi polisi, terutama dalam menghadapi otonomi daerah.
