Respons KPK atas Putusan KIP Soal Sengketa Informasi Hasil Asesmen TWK
Terbaru

Respons KPK atas Putusan KIP Soal Sengketa Informasi Hasil Asesmen TWK

KPK mengapresiasi putusan majelis komisioner KIP yang telah secara objektif mempertimbangkan berbagai keterangan, data, dan informasi terkait penyelesaian sengketa informasi tersebut.

Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 3 Menit
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: RES
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: RES

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri menyebut putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) menunjukkan KPK telah menaati prosedur dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Putusan ini kembali menegaskan bahwa KPK telah menaati aturan dan prosedur dalam proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN," kata Ali Fikri dalam keterangannya.

Pada Selasa (2/11), KIP menolak gugatan yang diajukan oleh Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) terkait keterbukaan informasi hasil TWK pegawai KPK. KIP menyatakan hasil dari TWK itu bukanlah merupakan kewenangan KPK.

"KPK mengapresiasi putusan majelis komisioner KIP yang telah secara objektif mempertimbangkan berbagai keterangan, data, dan informasi terkait penyelesaian sengketa informasi ini," ucap Ali menambahkan.

Dalam pelaksanaan TWK, menurut Ali, kedudukan KPK sebagai objek sehingga hanya berkewajiban menyediakan data pegawai yang akan mengikuti asesmen. "Kemudian terkait penyusunan dokumen soal dan panduan wawancara sebagaimana diminta oleh pemohon adalah kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN)," ungkap Ali. (Baca: Pegawai KPK Gugat Keterbukaan Informasi TWK ke KIP)

Hal tersebut, menurut Ali, ditujukan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan bagi pegawai KPK yang mengikuti TWK. KPK hanya menerima hasil asesmen TWK yang kemudian digunakan sebagai tindak lanjut proses pengalihan pegawai menjadi ASN.

"BKN telah menginformasikan bahwa dokumen soal dan panduan wawancara bersifat rahasia, sehingga dokumen tersebut juga tidak diberikan kepada KPK. Maka KPK memang tidak menyimpan maupun memegang dokumen yang diminta pemohon tersebut," papar Ali menjelaskan.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait