Tabel Ketentuan Sanksi di dalam RUU SPPA
Sanksi Pidana | Sanksi Tindakan |
(1) pidana pokok bagi anak terdiri atas: A. Pidana peringatan; B. Pidana dengan syarat: 1. Pembinaan di luar lembaga; 2. Pelayanan masyarakat; atau 3. Pengawasan. C. Latihan kerja; D. Pembinaan dalam lembaga; dan E. Penjara. (2) pidana tambahan terdiri atas: a.Perampasan keuntungan yang diperoleh b.Pemenuhan kewajiban adat | a.Pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh; b.Penyerahan kepada pemerintah; c.Penyerahan kepada seseorang; d.Perawatan di rumah sakit jiwa; e.Perawatan di lembaga; f. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/ atau latihan yang diadakan oleh pem/badan swasta; g. Pencabutan surat izin mengemudi; h. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau i. Pmulihan. |
Diversi tidak dapat dilakukan terhadap semua jenis pidana. Anggota Panitia RUU SPPA, Suhariyono AR, mengungkapkan ada perdebatan untuk kategori pidana mana saja yang bisa dilakukan diversi. RUU yang ada saat ini, membatasi diversi hanya bisa dilakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana kurang dari lima tahun. Seharusnya, kata dia, ketentuan diversi didaftar secara rinci. “Lebih baik list of crime saja. Daftar pidana mana yang bisa didiversi mana yang tidak”. Dengan begitu, aparat penegak hukum mudah menentukan proses penanganan sebuah kasus. Menurut Suhariyono, yang tidak bisa didiversi adalah tindak pidana serius seperti pembunuhan berencana, terkait serta tindak pidana yang terkait terorisme dan narkoba.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Hadi Supeno, dengan tegas menolak seluruh bentuk pemidanaan. Menurutnya, pada prinsipnya pelaku kenalan anak adalah korban. Mereka korban dari ketidakmampuan orang tua dalam merawat dan membiayai, maupun ketidakmampuan negara dalam membentuk kebijakan yang menjawab kebutuhan dan permasalahan anak. “Namanya anak. Kita harus konsisten. Anak kok di penjara, anak kok dipidana,” ujarnya.
Hadi merasa menangani anak cukup dengan pendidikan paksa. Pendidikan paksa bertujuan untuk mndidik anak agar menjadi baik. Yang bekerja di sana bukan sipir, melainkan pekerja sosial, dilengkapi dengan guru, psikolog, tokoh agama, dan sebagainya. Pendidikan paksa juga tidak dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. “Penjara, apapun namanya penjara itu tetap penjara,” tukas Hadi. Sehingga, akan timbul stigma terhadap anak yang pernah dipenjara sebagai mantan narapidana. “Penjara anak adalah sekolah kejahatan dengan biaya APBN,” ujar Hadi.
