Rokok Ilegal Sulit Diberantas, Pemerintah Siapkan Jurus Baru
Terbaru

Rokok Ilegal Sulit Diberantas, Pemerintah Siapkan Jurus Baru

Kementerian Perindustrian tengah merevisi Permenperin 72/2008 untuk memperketat distribusi mesin pelinting, kertas, dan filter rokok sebagai upaya menekan produksi rokok ilegal. Kebijakan ini diharapkan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil sekaligus melindungi industri hasil tembakau legal dan penerimaan negara.

CR 37
Bacaan 2 Menit
Menteri Perindustrian M. Sarmuji dalam agenda Gathering Media Forum Wartawan Industri (Forwin) 2026 di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, (6/11/2026). Foto: CR 37
Menteri Perindustrian M. Sarmuji dalam agenda Gathering Media Forum Wartawan Industri (Forwin) 2026 di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, (6/11/2026). Foto: CR 37

Peredaran rokok ilegal dinilai menghambat perkembangan industri hasil tembakau nasional, karena menciptakan persaingan usaha yang tidak seimbang. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah memperkuat penindakan sekaligus menyiapkan pembatasan distribusi mesin pelinting dan bahan baku rokok guna menekan produksi ilegal.

Menteri Perindustrian M. Sarmuji mengatakan, produsen rokok ilegal memiliki keunggulan biaya, karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran cukai sebagaimana pelaku usaha legal.

Kondisi tersebut membuat produk ilegal dapat bersaing dengan harga lebih rendah, dan merugikan industri yang telah mematuhi ketentuan.

"Kalau sepanjang rokok ilegal itu enggak diberantas, akan sangat sulit industri tembakau untuk berkembang," kata Sarmuji dalam acara Forum Wartawan Industri (Forwin) di Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya, salah satu modus yang merugikan industri legal adalah penyalahgunaan pita cukai, mulai dari penggunaan pita cukai bekas hingga pita cukai yang tidak sesuai dengan jenis rokok yang diproduksi. Praktik tersebut perlu ditindak secara konsisten agar tidak menciptakan ketimpangan persaingan.

"Modus-modus seperti itu harus terus-menerus ditindak. Kalau enggak, nanti industri yang legal capek sendiri, merasa lelah," ujarnya.

Selain penindakan, Sarmuji mendorong pelaku usaha rokok ilegal untuk beralih ke jalur legal. Pemerintah, menurutnya, perlu membuka kesempatan bagi mereka untuk masuk ke pasar resmi dan mengembangkan usaha sesuai segmen masing-masing.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info