Peredaran rokok ilegal dinilai menghambat perkembangan industri hasil tembakau nasional, karena menciptakan persaingan usaha yang tidak seimbang. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah memperkuat penindakan sekaligus menyiapkan pembatasan distribusi mesin pelinting dan bahan baku rokok guna menekan produksi ilegal.
Menteri Perindustrian M. Sarmuji mengatakan, produsen rokok ilegal memiliki keunggulan biaya, karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran cukai sebagaimana pelaku usaha legal.
Kondisi tersebut membuat produk ilegal dapat bersaing dengan harga lebih rendah, dan merugikan industri yang telah mematuhi ketentuan.
"Kalau sepanjang rokok ilegal itu enggak diberantas, akan sangat sulit industri tembakau untuk berkembang," kata Sarmuji dalam acara Forum Wartawan Industri (Forwin) di Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, salah satu modus yang merugikan industri legal adalah penyalahgunaan pita cukai, mulai dari penggunaan pita cukai bekas hingga pita cukai yang tidak sesuai dengan jenis rokok yang diproduksi. Praktik tersebut perlu ditindak secara konsisten agar tidak menciptakan ketimpangan persaingan.
"Modus-modus seperti itu harus terus-menerus ditindak. Kalau enggak, nanti industri yang legal capek sendiri, merasa lelah," ujarnya.
Selain penindakan, Sarmuji mendorong pelaku usaha rokok ilegal untuk beralih ke jalur legal. Pemerintah, menurutnya, perlu membuka kesempatan bagi mereka untuk masuk ke pasar resmi dan mengembangkan usaha sesuai segmen masing-masing.
















