“Kalau transaksi E-Commerce itu ghaib atau bohong, maka semua transaksi itu tidak bakalan ada,” kata Edmon.
Untuk itu, lanjut Edmon, keberadaan perlindungan data pribadi dalam RPP menjadi keharusan bagi pemerintah. Menurutnya, perlindungan data pribadi ini juga sesuai dengan klausul yang terdapat dalam PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
“Harta kita ke depan adalah identitas kita. No security, no evidence, no deal,” kata Edmon.
Partner Assegaf Hamzah dan Partner (AHP), Zacky Z Husein mengatakan, E-Commerce merupakan metode penjualan baru sehingga memangkas rantai distribusi dan menurunkan harga barang. Akibatnya, ke depan transaksi dalam bisnis ini dipercaya akan semakin berkembang.
Meski begitu, Zacky mencatat terdapat implikasi hukum dari draf RPP yang ia miliki. Hal ini berkaitan dengan yurisdiksi dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Pada Pasal 4 RPP disebutkan bahwa transaksi perdagangan melalui sistem elektronik di dalam negeri dan di luar negeri menyangkut kepentingan nasional dan berlaku hukum Indonesia.
Namun, hal sebaliknya terdapat pada Pasal 5 RPP. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa yang berlaku bagi transaksi perdagangan secara elektronik di dalam maupun luar negeri berdasarkan kesepakatan para pihak, sepanjang posisi tawar menawar para pihak seimbang. Kedua pasal ini semakin membuat bingung para advokat. “Hal-hal seperti ini terhadap lawyer harus lebih jelas, yang mana yang berlaku,” tutup Zacky.
















