Keberadaan Rujukan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) dinilai sebagai bentuk kesalahan dan kekeliruan pemerintah dalam menjabarkan makna amanat pembukaan UUD 1945. Seperti dalam kalimat, ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’.
Sehingga, secara norma dan implementasi, RSBI/SBI bermasalah dan harus dihapuskan. Karena telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi banyak warga negara Indonesia.
Demikian kesimpulan Tim Advokasi “Anti Komersialisasi Pendidikan”, selaku pemohon pengujian Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Kesimpulan tersebut disampaikan kuasa hukum pemohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin, Selasa (29/5) dan siaran pers diterima redaksi hari ini, Rabu (30/5).
Kuasa hukum pemohon, Andi Muttaqien menyatakan, siswa yang masuk ke RSBI/SBI melalui seleksi baik sisi intelektual dan keuangan. Pola serupa ini dinilai sebagai bentuk tindakan penggolongan atau pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan status sosial dan status ekonomi.
Sehingga keberadaan RSBI/SBI merupakan bentuk kebijakan diskriminatif dari negara yang dilegalkan melalui UU Sisdiknas. “Hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM bahkan UU Sisdiknas sendiri,” katanya.
Selain itu, lanjut Andi, bertentangan pula dengan Kovenan Internasional Hak Sipil, Kovenan Internasional Hak Ekosob serta Konvensi UNESCO menentang Diskriminasi dalam Pendidikan (1960).
Kebijakan pembedaan perlakuan tersebut dilanjutkan dengan pemberian anggaran cukup signifikan pada sekolah yang sesungguhnya sudah bagus. Padahal, seharusnya pemerintah fokus untuk mengalokasikan dana secara khusus ke sekolah-sekolah terbelakang.
Hal ini, membuat pola, makin tinggi standar kualitas suatu sekolah semakin besar pula peluang sekolah itu mendapatkan anggaran dana khusus dari pemerintah maupun masyarakat. Makin tinggi pula kesempatan sekolah penerima anggaran khusus itu untuk menjadi sekolah lebih bermutu lagi.
“Sebaliknya, sekolah non RSBI makin tertinggal, karena tidak mendapat dukungan dana yang signifikan dari pemerintah dan ada larangan melakukan pungutan,” urai Andi.
Wahyu Wagiman, yang juga kuasa hukum tim advokasi mengatakan, seharusnya sekolah-sekolah terbelakang mendapatkan dana khusus dalam jumlah besar. Tujuannya, justru untuk mengejar ketertinggalan.
“Pendidikan bermutu disadari atau tidak hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil warga negara tertentu,” demikian pendapat Wahyu.
Patut diingat, lanjutnya lagi, pendidikan sudah ditetapkan oleh konstitusi dan konsensus nasional sebagai salah satu jalur pemerataan, peningkatan akal budi warga negara. Sehingga harus diterapkan asas egaliter dalam pelaksanaan pendidikan.
Pada sisi lain, aneka keistimewaan yang ditopang oleh beragam jenis pendanaan, mulai dipertanyakan efektivitas dan penggunaannya. Pasalnya, RSBI/SBI dengan sengaja menimbulkan kekastaan di kalangan warga.
Penyelenggaraan RSBI/SBI didasari oleh filosofi eksistensialisme, yang berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin. Sementara filosofi esensialisme menekankan pada pendidikan yang berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik individu, keluarga, masyarakat, baik lokal, nasional, dan internasional.
Padahal, falsafah sistem pendidikan nasional Indonesia adalah Pancasila. Pendidikan nasional ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa.
