Greenomics Indonesia menyurati RSPO (the Roundtable on Sustainable Palm Oil) untuk mengambil tindakan pada lima perusahaan perkebunan sawit Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia. Korporasi agribisnis tersebut menurut Greenomics harus ditindak karena diduga melanggar hukum Indonesia dan kriteria RSPO.
Demikian Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi ketika menjelaskan surat Greenomics Indonesia ke RSPO tersebut di Jakarta (5/10).
Elfian mengatakan, selain menyurati RSPO, Greenomics akan melaporkan kasus pelanggaran hukum Indonesia yang dilakukan oleh empat perusahaan Cargill di Kalimantan Barat ini ke Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Greenomics mendesak RSPO menunjukkan konsistensi dengan mengambil tindakan sama terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan grup Cargill, seperti dilakukan RSPO pada PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk, kelompok bisnis sawit milik konglomerasi Sinar Mas.
Menurut Elfian, jika RSPO gagal memperlihatkan konsistens, maka organisasi tersebut memiliki standar ganda kepentingan tertentu dibalik tindakannya pada SMART yang menindaklanjuti hasil verifikasi atas laporan Greenpeace.
“Greenomics memberi apresiasi surat keras RSPO untuk SMART. Kalau RSPO tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap Cargill atas pelanggaran hukum Indonesia dan kriteria RSPO yang dilakukannya, berarti RSPO itu hanya mewakili kepentingan kelompok bisnis tertentu,” sebut Elfian. Kalau itu terjadi, imbuhnya, maka dia menyerukan pelaku bisnis sawit Indonesia harus tarik diri dari keanggotaan RSPO.
Elfian menerangkan lebih lanjut isi surat surat ke RSPO, Greenomics meminta agar organisasi itu atau Cargill membentuk tim independen. Tujuannya memverifikasi laporan investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amerika Serikat Rainforest Action Network (RAN), yang menyebutkan bahwa empat perusahaan grup Cargill yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan sepuluh pelanggaran.
“Pelanggaran hukum Indonesia yang dilakukan pada umumnya tidak ada kelengkapan izin perkebunan. Sedangkan pelanggaran kriteria RSPO yang fatal adalah beroperasi di luar ketentuan hukum Indonesia,” jelas Elfian.
Greenomics juga meminta RSPO memberikan pendapat soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), yang menyebutkan PT Hindoli, anak usaha grup Cargill di Sumatera Selatan, telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundangan kehutanan. Perusahaan itu diduga melakukan pembersihan lahan hutan di luar areal konsesinya.
Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis laporan soal PT Hindoli, anak perusahaan Cargill yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, telah membuka hutan secara ilegal. l.aporan BPK tertanggal 15 Januari 2010, menguraikan anak perusahaan Cargill yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit itu dinyatakan telah melakukan pembukaan kawasan hutan secara ilegal di Provinsi Sumatra Selatan seluas 1.976 hektare, setara hampir 2.000 lapangan sepak bola.
Berdasarkan kalkulasi BPK, pembukaan kawasan hutan yang dilakukan secara ilegal oleh perusahaan milik Cargill itu telah melenyapkan kayu hutan alam dengan volume sebesar 23.265,13 meter kubik. Perusahaan itu harus membayar ganti rugi tegakan (GRT) lebih dari Rp4,25 miliar.
Menurut BPK, perusahaan Cargill itu telah mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 5,21 miliar dan AS$289.907. Menurut Elfian, bukan hanya harus membayar GRT, perusahaan itu juga diwajibkan membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp966,25 juta dan dana reboisasi (DR) senilai AS$289.907.
"Perambahan kawasan hutan oleh perusahaan Cargill itu telah melanggar Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ancamannya adalah penjara paling lama 10 tahun dan membayar denda serta membayar ganti rugi sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkannya,” ungkapnya.
Dalam situs resmi Cargill, disebutkan bahwa Cargill bekerja dengan organisasi lingkungan yang cukup disegani, yakni World Wide Fund for Nature (WWF) dan Flora and Fauna International (FFI), untuk membantu perusahaan itu dalam mendukung pembangunan kebun sawitnya secara berkelanjutan di Indonesia.
