Badan legislasi (Baleg) DPR RI tengah Menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta. Berbagai substansi baru yang disepakati panitia kerja (panja) RUU Hak Cipta, salah satunya tentang Dana Abadi Royalti.
Pasal 29 RUU mendefinisikan Dana Abadi Royalti adalah royalti dari ciptaan yang tidak diketahui pencipta atau pemegang hak cipta, atau terdapat sengketa antar pemilik ciptaan, dan/atau royalti atas hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dikelola secara berkelanjutan dengan menjaga nilai pokok dana untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.
Fungsi Dana Abadi Royalti antara lain menyimpan royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui setelah diumumkan dan disimpan Komite Manajemen Kolektif Nasional (KMKN) paling lama 2 tahun. Jika dikemudian hari pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait diketahui setelah melewati jangka waktu 2 tahun itu, yang bersangkutan bisa mengambil royaltinya dari Dana Abadi Royalti terhitung sejak diketahui.
Ketua Baleg DPR Bob Hasan menilai ketentuan ini sudah memenuhi rasa keadilan. Sebab banyak lagu, hak cipta, dan hak terkait yang tidak diketahui pemiliknya, tapi karya-karyanya itu sudah digunakan. “Tentang Dana Royalti ini transparansi dan akuntabilitasnya harus dijelaskan,” kata politisi partai Gerindra itu dalam rapat panja pengharmonisasian pemantapan konsepsi RUU Hak Cipta, Jumat (13/02/2026) kemarin.
Pasal 49 RUU mengatur KMKN mengelola Dana Abadi Royalti. Nilai manfaat atau imbal hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Abadi Royalti sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (3) dapat digunakan untuk 5 hal. Pertama, penguatan ekosistem pengelolaan royalti.
Kedua, bantuan sosial bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Ketiga, peningkatan kapasitas bagi pencipta. Keempat, jaminan sosial bagi orang perseorangan pencipta atau pemegang hak cipta. Kelima, sosialisasi hak cipta dan hak terkait yang berkaitan dengan pengelolaan royalti.
Penggunaan imbal hasil dan nilai manfaat itu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi pemajuan ekosistem permusikan dan non permusikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola dan imbal hasil serta manfaat Dana Abadi Royalti diatur dalam Peraturan Menteri.
Bob mengingatkan dalam Peraturan Menteri tentang penggunaan nilai manfaat dari pengelolaan Dana Abadi Royalti ini jangan sampai menghilangkan hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Besaran pokok Dana Royalti itu tidak boleh dikurangi, harus sesuai dengan tujuan RUU Hak Cipta. “Kunciannya harus jelas. Jangan sampai hak ekonomi pencipta yang belum diklaim atau belum diberikan bahkan lebih dari 2 tahun ini tidak boleh berubah,” ujarnya.
Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung menyebut harus diatur tegas yang dimanfaatkan KMKN itu imbal hasil pengelolaan Dana Abadi Royalti. Pengelolaan dan penggunaan imbal hasil ini berbeda. Pengelolaan imbal hasil ini membutuhkan tata kelola misalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Usulan Lain Once Mekel
Dalam kesempatan itu salah satu pengusul RUU sekalaigus anggota Komisi X DPR Elfonda Mekel mengusulkan ketentuan yang mengatur lisensi ekonomi berdasarkan kesepakatan antara pencipta, pemegang hak cipta, dan pengguna. “Ini memberikan ruang untuk memungut sendiri, tidak melalui mekanisme LMK. Tapi dibatasi perjanjian ini harus disusun dan dilaksanakan sesuai peraturan perudnang-undangan yang berlaku,” usul pria yang disapa Once itu.
Bob menilai usulan Once itu berpotensi mengembalikan ‘rezim izin’ yang rawan perselisihan. Lebih baik mekanisme ini dilakukan satu pintu melalui KMKN. Sebab karya pada dasarnya digunakan baik untuk sendiri dan orang lain. Sehingga tidak tepat lagi jika menggunakan mekanisme tersebut karena permintaan izin itu bisa jadi dikabulkan atau ditolak. Alhasil Pasal 93 RUU Hak Cipta untuk sementara disepakati kembali seperti rumusan awal yang berbunyai “Pemberian Lisensi Hak Cipta lagu dan/atau musik pada layanan publik yang bersifat komersial dilakukan hanya melalui KMKN.”
