Komisi X DPR dan pemerintah tak sanggup menuntaskan RUU tentang Perubahan Ketiga UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam periode keanggotaan DPR 2019-2024. Rapat kerja Komisi X DPR dan pemerintah sepakat RUU Kepariwisataan menjadi RUU yang di carry over alias diteruskan pada DPR periode 2024-2029. Sekaligus diusulkan menjadi RUU dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
“Komisi X DPR RI dan pemerintah sepakat RUU Perubahan Ketiga UU Kepariwisataan akan diteruskan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk mendapat persetujuan sebagai RUU Carry Over dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025,” kata Ketua Komisi X Syaiful Huda dalam rapat dengan pemerintah di Gedung DPR, Selasa (24/9/2024).
Dia menjelaskan mayoritas fraksi yang hadir memberikan persetujuan atas RUU Kepariwisataan di carry over. Seperti Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS. Sementara Fraksi PDIP, PAN, dan PPP tidak hadir dalam rapat.
Baca juga:
- RUU Kepariwisataan Bakal Diboyong ke Paripurna Jadi Usul Inisiatif DPR
- Baleg DPR Harmonisasi Penyusunan RUU Pariwisata
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan Ketiga UU Kepariwisataan, Abdul Fikri Faqih, mengatakan beberapa hal yang menjadi alasan yakni masih ada sejumlah hal krusial yang belum bisa disepakati. Seperti cara pandang mengenai substansi budaya dan pariwisata, pengaturan ekosistem kepariwisataan dan lainnya.
“Dalam rapat kerja ini kami minta pandangan fraksi dan pemerintah terhadap RUU Perubahan Ketiga UU Kepariwisataan dijadikan RUU operan,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mencatat pembahasan RUU Kepariwisataan sudah dibahas 10 kali masa sidang atau sekitar 2 tahun melalui Panja. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang menyokong perekonomian Indonesia. Tapi tata kelola kepariwisataan di Indonesia menghadapi beragam tantangan seperti regulasi, keberlanjutan, lingkungan, SDM dan lain sebagainya.
Dede menyebut perlu kajian mendalam terhadap RUU dan menggali masukan dari pelaku kepariwisataan. RUU ini layak menjadi RUU carry over untuk dibahas DPR periode 2024-2029. Sebab ada substansi penting yang belum disepakati. RUU Kepariwisataan perlu dilakukan pendalaman, mendapat masukan pakar, uji publik dan lainnya.
“RUU ini diharapkan menjadi pondasi kuat untuk membangun pariwisata Indonesia menjadi inklusif dan berkelanjutan,” harapnya.
Wakil Ketua Komisi 10, Hetifah Sjaifudian, menambahkan pemerintah dan DPR telah membahas berbagai substansi RUU Kepariwisataan. Fraksi partai Golkar mendukung substansi RUU Kepariwisataan yang mengubah paradigma mass tourism menjadi quality tourism, menjaga nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti adat istiadat, warisan budaya, kekayaan alam dan lainnya.
Dia menilai RUU ini memberikan arah pariwisata bergerak lebih maju. Ada perbaikan mendasar, mengenai pengaturan kepariwisataan secara berkelanjutan yang terintegrasi dengan budaya dan ekonomi kreatif. Tata kelola dan pembangunan pariwisata didasarkan pada ekosistem yang objektif dan berbasis riset.
Hetifah mengingatkan kepariwisataan harus berkelanjutan dan budaya lokal bertaraf internasional sehingga dapat meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Kepariwisataan berjumlah lebih dari 1.500 DIM yang disodorkan pemerintah membutuhkan waktu pembahasan yang cukup.
Sayangnya, rentang waktu yang tersisa bagi pemerintah dan DPR untuk membahas RUU Kepariwisataan sangat singkat jelang demisioner. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pembahasan secara mendalam. Beberapa substansi penting yang butuh waktu memadai untuk dibahas antara lain soal budaya dan pariwisata serta ekosistem kepariwisataan.
“Berdasarkan beberapa pandangan itu, fraksi partai Golkar setuju RUU Kepariwisataan menjadi RUU Operan atau carry over pada DPR periode 2024-2029,” ujarnya membacakan pendapat mini fraksi partai Golkar terhadap RUU Kepariwisataan.
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, mengatakan secara umum pemerintah dan Panja RUU Kepariwisataan sepakat melakukan kajian mendalam terhadap DIM pemerintah. Pemerintah tetap pada pendirian perubahan UU Kepariwisataan meminimalisir perubahan lebih dari 50 persen substansi.
Misalnya, hanya menyisipkan perubahan pada bab yang sudah ada. Proses pembahasan RUU melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna baik yang terdampak langsung atau punya kepentingan terhadap materi RUU.
“Bentuk masukan secara lisan dan tulisan dengan metode pelaksanaan secara daring dan luring. Bentuk konsultasi publik seperti kunjungan kerja, seminar, dan konsultasi publik lain,” imbuhnya.
















