Sejak akhir tahun 2006, Departemen Pertahanan (Dephan) membuat draft Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan (Komcad) Pertahanan Negara (RUU KCPN) dan bahkan batang tubuhnya sudah digodok sejak maret 2003. Perkembangannya rencana pembuatan regulasi politik ini bahkan telah masuk menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2008.
Rencana Dephan mengajukan UU ini terus mendapat kritik. Sejumlah kalangan melontarkan ketidaksetujuannya terhadap rancangan UU ini. Ketua DPR Agung Laksono adalah salah satu orang yang menolak RUU KCPN ini. Agung berpendapat wacana wajib militer belum saatnya dibutuhkan oleh Indonesia.
Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Imparsial, ditemukan bahwa dengan adanya UU ini dapat berdampak terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Riset ini juga menjelaskan mengapa UU ini dianggap berbenturan dengan penegakan HAM. Dalam situasi dimana HAM dan hukum humaniter telah diterima dan diadopsi oleh hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, maka sudah seharusnya kedua norma hukum tersebut tidak boleh diabaikan dalam pembentukan Komcad.
Secara prinsip dijelaskan dalam penelitian tersebut, Resolusi 1998/77 yang dikeluarkan oleh Komisi Tinggi HAM PBB memberikan kemungkinan bagi individu untuk menolak wajib militer. Pengaturan keterlibatan warga sipil sebagai komcad di dalam perundang-undangan, haruslah memberi peluang dan kemungkinan bagi warga negara untuk menolaknya atas dasar prinsip yang diyakini sebagai bagian dari HAM.
Managing Director Imparsial Rusdi Marpaung, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (19/2) berpendapat, apa yang diatur dalam RUU ini bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Kalau komcad ini dimobilisasi maka akan menjadi Komponen Pembantu (Kombatan) untuk Komponen Utama (TNI, red.) dan komponen ini memegang senjata, ujarnya.
Status Kombatan ini yang sangat dikhawatirkan oleh Rusdi. Kalau menjadi Kombatan dan memegang senjata berarti harus siap ditembak mati, tukasnya.
Rusdi menjelaskan memang dalam Pasal 68 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Hal ini disetujui oleh Rusdi, akan tetapi menurutnya penerapan tentang kewajiban bela negara ini harus jelas substansi dan aturannya.
Menurut Rusdi, kalau tidak ada aturan yang jelas maka dikhawatirkan justru bisa dipergunakan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Ia menjelaskan bahwa potensi menghadapkan sesama warga negara yang akhirnya berujung terhadap terjadinya konflik horizontal sangat mungkin terjadi.
Mobilisasi warga negara
Leonardi dari Dirjen Pothan Departemen Pertahanan menegaskan, Komponen cadangan ini penting. Namun, Ia manambahkan untuk membuat komcad ini harus dengan latihan. Leo merujuk pada bunyi UU No. 27 Tahun 1997, Bab III tentang mobilisasi. Pasal 5 UU tersebut, dijelaskan bahwa dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya, presiden dapat menyatakan mobilisasi.
Pasal 6 di UU yang sama dijelaskan lebih lanjut tentang kepada siapa mobilisasi ini ditujukan. Mobilisasi ini bisa ditujukan kepada warga negara yang termasuk anggota rakyat terlatih, anggota perlindungan masyarakat, dan diperlukan karena keahliannya. Berdasarkan hal ini Leo berpendapat pentingnya pelatihan untuk Komcad ini memang suatu keharusan. kalau tanpa latihan Komcad ini akan tidak berguna, tukasnya.
Adanya RUU ini diajukan oleh Dephan bukan tanpa tujuan, semua aturan dan kewajiban tersebut harus diatur tata caranya. Untuk itu RUU ini dibuat agar ada aturan yang mengatur, ujar Leo. Lebih jauh, ia menjelaskan, mobilisasi Komcad ini tidaklah sekaligus dilakukan karena pasti akan membutuhkan dana yang besar. Untuk itu harus dilakukan bertahap, tukasnya.
Tahapan awal nantinya bukan menerapkan Wamil di masyarakat. Leo menjelaskan bahwa tahapan awal untuk membentuk Komcad ini adalah dengan hanya menerapkan latihan dasar kemiliteran, dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.
Menanggapi hal ini Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Makmur Keliat berpendapat, jika memang ada dana berlebih maka komponen cadangan ini baru bisa dibentuk. Tapi kalau memang dana kita minim bukankan lebih baik jika dana yang ada digunakan untuk membangun komponen utama, ujar Makmur.
Hal ini disampaikan oleh Makmur mengingat minimnya dana anggaran dan juga keuangan negara sehingga opsi itu menurutnya harus lebih dikedepankan. Ketimbang buang-buang dana, tukasnya.
















