Direktur program Imparsial, Al Araf mengatakan RUU Komponen Cadangan untuk saat ini belum penting dibahas di DPR. Pasalnya, sebagian besar negara, terutama yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mulai mengevaluasi kebijakan tersebut karena dinilai membuka ruang rezim pemerintahan militeristik. Untuk itu, penguatan pertahanan negara-negara tersebut difokuskan pada kecanggihan teknologi militer dan profesionalisme prajurit.
Pria yang disapa Al itu mengatakan, ada ketentuan dalam RUU Komponen Cadangan yang mengharuskan setiap warga negara ikut wajib militer. Padahal, pasca perang dingin, mayoritas negara yang dulunya menerapkan wajib militer, kini mulai meninggalkannya. Sifatnya menjadi sukarela. Seperti di Perancis, Jerman dan Amerika Serikat. Sehingga, ketika ada warga yang menolak mengikuti wajib militer dalam rangka memenuhi komponen cadangan, tidak ada sanksiyang dijatuhkan.
Sayangnya, Al melanjutkan, hal tersebut tidak berlaku dalam RUU Komponen Cadangan yang digagasKementerian Pertahanan (Kemhan). Pasalnya, dalam rancanganitu ada sanksi pidana satu tahun bagi warga negara yang menolak mengikuti wajib militer.
Anggaran yang dialokasikan untuk menggelar wajib militer itu juga bukan hanya diambil dari APBN, tapi juga APBD. Dalam RUU tersebut Al melihat dana yang dikucurkan salah satunya digunakan untuk mengupah warga yang menjalani pelatihan wajib militer. Upahnya sesuai dengan besaran yang diterima di perusahaan tempat warga tersebut bekerja.
Oleh karenanya, Al menghitung anggaran yang bakal tersedot dalam kegiatan wajib militer sangat besar. Apalagi pemerintah berencana menargetkan peserta wajib militer tiap tahun mencapai 3000orang. Belum lagi perusahaan tempat warga yang mendapat panggilan wajib milter itu bekerja, akan kesulitan mencari tenaga kerja pengganti. Ujungnya, produktifitas perusahaan menurun dan berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi dan bisnis nasional. Ia mengingatkan, itulah salah satu hal yang disorot tajam negara anggota OECD terhadap wajib militer, dimana mengganggu perekonomian negara.
“Negara anggota OECD secara implisit menolak, karena menggangu ekonomi dan bisnis. Malah mereka menekankan peningkatan teknologi (pertahanan,-red) dan tentara profesional,” kata Al dalam jumpa pers di kantor Imparsial Jakarta, Senin (10/6).
Selain itu, mengacu buku putih yang diterbitkan pemerintah,Al melihat posisi Indonesia untuk jangka pendek dan menengah kemungkinannya sangat kecil diserang negara lain. Dalam buku tersebut ancaman keamanan lebih besar datang dari dalam negeri seperti isuSARA,pemberontakan bersenjata, terorisme dan konflik komunal.
RUU Komponen Cadangan menurut Al juga tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri yang dikumandangkan Presiden SBY yaitu Thousand Friends, Zero Enemy. Lewat kebijakan itu Al melihat Presiden SBY giat membangun komunitas ASEANyang lebih mengedepankan diplomasi. “Ini kebijakan politik luar negeri dengan dalam negeri nggak nyambung,” tukasnya.
Atas dasar itu Al mendesak agar DPR cerdas dan tidak menanggapi RUU Komponen Cadangan yang diajukan pemerintah. Ia mengimbau agar DPR lebih mengutamakan pembahasan peraturan lainnya yang selaras dengan reformasi sektor pertahanan, seperti merevisi UU Peradilan Militer. Pasalnya, amandemen regulasi itu sudah diamanatkan dalam konstitusi, TAP MPR No.VII Tahun 1999 dan UU TNI. Apalagi, maraknya kasus kekerasan yang melibatkan militer belakangan ini harus menjadi perhatian serius dalam rangka reformasi TNI.
Pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, mengatakan perang yang terjadi dewasa ini mengikutsertakan teknologi canggih. Misalnya, perang di dunia maya dan nuklir. Melihat hal itu Poengky menilai tidak tepat jika pertahanan yang disiapkan pemerintah mengandalkan pengerahan rakyat di darat. Tapi harus meningkatkan teknologi dan kesejahteraan prajurit di komponen utama.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi bidang Pertahanan DPR, Tubagus Hasanudin menyatakan RUU Komponen Cadangan seharusnya tidak menjadi prioritas. Soalnya, ia menilai kemungkinan tidak akan ada ancaman agresi militer selama 10-15 tahun ke depan. Ditambah dengan kekuatan 420 ribu personil TNI dan peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta perbaikan kesejahteraan para prajuritnya.
Sementara Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan Pos M. Hutabarat menuturkan bahwa pilihan pemerintah menyusun RUU Komponen Cadangan sudah sesuai dengan amanat UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa militer adalah komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Militer ini didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
