Tahapan kedua, dimungkinkannya penundaan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Di dalam penundaan pidana mati itu, dimungkinkan perubahan pidana mati menjadi seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.
Tahapan ketiga, terpidana berhak mengajukan grasi. Sementara pidana mati itu sendiri baru dilaksanakan setelah permohonan grasi itu ditolak Presiden. Apabila grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup.
Hasil kompromi
Sementara Prof Dr Mardjono Reksodiputro, SH, MA yang juga hadir sebagai pembicara menanggapi status pidana mati sebagai pidana alternatif menyatakan hal itu sebagai hasil kompromi di dalam Tim Penyusun RUU KUHP. Mardjono mengakui terjadi perdebatan seru antara anggota tim yang pro dan anti pidana mati diterapkan di Indonesia.
Kemudian pada kelanjutannya, tutur Mardjono, perkembangan kriminologi modern yang menginginkan agar pelaku dan masyarakat mendapat perhatian yang sama dalam kedudukan yang sejajar (daad-dader strafrecht) dijadikan pendekatan yang diambil oleh Tim Penyusun RUU KUHP.
Pengambilan pendekatan itu, menurut Mardjono, dilakukan karena perhatian yang berlebihan terhadap pelaku (individualisasi pemidanaan) menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat yang masih menuntut pemberian pidana yang sesuai dengan seriusnya kejahatan. Mardjono menyebutnya: "Setimpal dengan keresahan sosial yang ditimbulkan."
Sementara itu, pembicara ketiga pada debat publik RUU KUHP itu, Prof Dr Andi Hamzah, SH, menyatakan pidana mati sebagai pidana alternatif yang merupakan hasil kompromi itu bersifat banci. Andi menilai terlalu sering bangsa ini mengambil jalan kompromi dalam memecahkan suatu masalah. Jadi, maunya bagaimana, Prof?
