RUU LSM Dinilai Set Back ke Rezim Orba
Berita

RUU LSM Dinilai Set Back ke Rezim Orba

Jakarta, hukumonline. Ide pemerintah untuk membuat Undang-Undang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dianggap merupakan sebuah set back ke masa Orde Baru (Orba). Gagasan itu juga dinilai bertentangan dengan konsep dasar demokrasi dan hanya bermaksud mengontrol LSM.

Nay/APr
Bacaan 2 Menit
RUU LSM Dinilai <I>Set Back</I> ke Rezim Orba
Hukumonline

Beberapa hari lalu Menteri Pertahanan Mahfud MD seusai rakor Polsoskam melemparkan ide tentang perlunya dibentuk Undang-undang tentang LSM atau NGO. Pasalnya, Mahfud menilai ada LSM yang agak destruktif terhadap integritas wilayah Indonesia. Bahkan, LSM-LSM tersebut ikut juga memanas-manasi masyarakat untuk ikut gerakan separatis .

Munir, Wakil Ketua YLBHI mengemukakan  bahwa ide ini  dasar pikirnya saja  sudah salah. "Kalau seseorang percaya pada demokrasi, maka ia pasti akan membangun civil society yang kuat," cetusnya kepada hukumonline.

"Civil society yang kuat ditandai dengan organisasi-organisasi masyarakat yang kuat," ujar Munir, mantan Koordinator Kontras, yang mengaku sebenarnya malas mengomentari ide itu  karena dasar berpikirnya pun sudah keliru.

Menurut Munir, kehadiran negara adalah dalam fungsi yang terkontrol oleh civil society. Sehingga jika saat ini pemerintah  ingin membuat UU LSM, maka gagasannya  sama dengan UU Keormasan yang dulu.

Munir menjelaskan bahwa ide itu adalah untuk mencabut kembali  elemen-elemen sosial itu ke negara kembali menjadi instrumen negara. "Artinya, gagasan itu bertentangan dengan konsep dasar keinginan demokrasi," lanjut Munir.

Sedangkan alasan mengenai adanya LSM-LSM yang dinilai menyebabkan disintegrasi, Munir menanyakan apa dasar dari pernyataan pemerintah tersebut. Menurutnya, alasan tersebut muncul hanya karena pemerintah  tidak mau dikritik saja.

"Dulu Soeharto juga begitu. Kalau dikritik, ia lalu mau mengontrol orang yang mengkritik. Kan tidak bisa seperti itu. Kalau mau kontrol, biarkan masyarakat yang mengontrol. Masyarakat kan mengerti, masyarakat punya kecerdasan. Jika ada LSM yang berbohong, otomatis ia akan ditinggalkan. Bukan negara lagi yang harus mengatur hal itu," cetus Munir.

Munir menilai, jika ada UU tentang LSM, maka  yang akan  rugi adalah sistem secara keseluruhan. "Apakah itu tidak akan melukai proses demokrasi secara keseluruhan," sergah Munir.

Untuk mengontrol

Senada dengan Munir, praktisi hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara juga menganggap bahwa ide tersebut mengulangi masa lalu. Menurut Hakim, ide mengatur LSM itu merupakan warisan rezim yang dulu. Selain itu, Hakim merasa ide untuk mengatur LSM itu hanya bertujuan untuk mengontrol. "Itu ide yang keliru karena bisa mematikan LSM," ujar Hakim.

Lebih jauh, Hakim mengatakan bahwa sebenarnya peraturan-peraturan yang mengatur LSM itu sudah banyak. Malah sekarang ini kelebihan peraturan atau over regulasi. Ada RUU Yayasan, UU Koperasi, UU Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Jadi, sebenarnya tidak perlu ada peraturan lagi.

Mengenai sedang dibuatkan RUU Yayasan, di mana sebagian besar LSM berbadan hukum yayasan sehingga LSM ini akan mengatur juga mengenai LSM, Munir mengatakan bahwa RUU Yayasan memang diperlukan.

Munir setuju dengan adanya RUU Yayasan perlu karena ada banyak tipe yayasan. "Saya setuju dengan adanya UU tentang yayasan, karena UU ini mengatur soal transparansi kepada publik. Hal itu wajib menurut saya."

Munir melihat, yayasan ada yang berbisnis, sosial, dan lain-lain. "Ini harus dijelaskan kepada publik. Jangan sampai kita pakai yayasan, tapi mengumpulkan dana dari masyarakat. Sekarang ini pendidikan, ormas, RS, semua berbentuk yayasan. Ketentuan yayasan itu akan berlaku secara umum untuk membangun prinsip-prinsip transparansi," kata Munir.

Sedangkan mengenai UU LSM atau NGO, Munir mempertanyakan apa definisi dari NGO. Menurutnya, tidak ada definisi dari NGO. "Mulai dari PKK itu juga termasuk NGO. Bagaimana mendefinisikan itu," ujarnya.

Kalau UU Yayasan itu, menurut Munir, karena ia merupakan badan hukum dan basic-nya adalah untuk melindungi masyarakat. "Basic-nya transparansi. Misalnya yang menggunakan dana masayarakat diwajibkan untuk mengumumkan penggunaan dana tersebut pada publik."

Tidak mengadu domba

Seusai Rakorpolsoskam, Mahfud juga mengatakan bahwa secara keseluruhan LSM diperlukan. Karena itu, maka dilempar ke masyarakat wacana bagaimana kalau dibikin UU mengenai NGO.

Menurut Mahfud, hal itu bukan untuk melarang NGO. Bahkan, NGO justru diberi kebebasan seluas-luasnya. Namun, ada wilayah tertentu yang jangan sampai dikorbankan, yakni kesatuan bangsa, keutuhan teritorial Indonesia, dan tidak mengadu domba pemerintah dan rakyat tertentu. "Ini bukan keputusan, tetapi menjadi bagian diskusi yang hangat," ujar Mahfud.

Mengenai bantuan dana dari luar negeri kepada LSM, Menhan mengatakan bahwa hal itu merupakan bagian yang kurang sehat dalam kehidupan LSM. Alasannya, ada LSM yang berbicara dengan sangat kritis, tetapi justru hanya karena ingin memperoleh dana dari luar negeri.

"Rasa nasionalisme menjadi tipis dan semua yang dilakukan pemerintah menjadi salah," ujar Mahfud. Ia menyatakan bahwa gagasan mengenai UU LSM dimaksudkan agar LSM yang ada di Indonesia mampu membawa bangsa ini kepada suasana yang lebih demokratis dan bukannya malah mengebiri mereka.

Mahfud enggan menyebutkan LSM mana saja yang didiskusikan di dalam rakor untuk menghindari saling tuduh. Namun, menurutnya, dalam masyarakat sipil yang hendak dibangun, saat ini peran LSM sangat penting dan diperlukan bagi proses tawar-menawar politik antara masyarakat dan pemerintah agar dapat seimbang.

Nah, kalau memang sudah sadar begitu, buat apa melempar wacana dibuatnya UU LSM. LSM memang tidak dapat berlaku seenaknya dan tanpa tanggung jawab. Menhan mungkin perlu tahu, kepanjangan LSM bisa dipelesetkan menjadi Lembaga Suka Mengkritik!

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info